AKTUALITAS.ID – Kantor Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua menggelar diskusi dengan para aktivis LSM di Bumi Cenderawasih terkait pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) 2019.
“Diskusi ini untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi berbagai informasi dari para LSM HAM di Papua dan aktivis lainnya, dan juga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, tentang potensi kerawanan yang bisa menghilangkan hak warga negara dalam pemilu,” kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Frits B Ramandey di Kota Jayapura, Jumat (5/4/2019).
Menurut dia, potensi kerawanan yang pertama adalah terkait distribusi logistik pemilu di sejumlah tempat di Papua, lalu terkait dengan para penyelenggara yang bisa berpotensi menimbulkan kerawanan.
“Termasuk distribusi form C6 dan penghitungan suara yang merupakan potensi menjadi konflik, juga para warga di wilayah pengungsian atau konflik dan wilayah bencana di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya,” katanya.
Dalam diskusi itu, kata dia, disinggung juga soal sejumlah wilayah rawan yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian sehingga menjadi perhatian semua pihak termasuk Komnas HAM Provinsi Papua.
“Dari diskusi ini juga ingin mendorong adanya partisipasi warga negara dengan meminta kepada para penyelenggara, KPU dan Bawaslu, tapi juga pihak kepolisian untuk pastikan agar warga negara tersalurkan hak politiknya,” katanya.
Mengenai disabilitas, para tahanan, warga yang sakit jiwa dan pasien yang berada di rumah sakit, Frits mengaku hal itu menjadi perhatian dan telah disampaikan kepada komisioner Bawaslu Provinsi Papua.
Dalam diskusi ini dihadiri oleh para ketua dan perwakilan dari LSM yang ada di Papua, seperti AlDP, Elsham Papua, Tiki, SKPKC, LBH Justice dan LBH Papua, Jerat Papua, Yadupa dan sejumlah aktivis independe lainnya.
“Kurang lebih 20 perwakilan LSM dan lembaga HAM di Papua yang hadir dalam diskusi ini,” katanya.