Berita
Yusril Ihza Mahendra: UU Cipta Kerja Bisa Membuat Kekuasaan Presiden Semakin Kuat
AKTUALITAS.ID – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, muncul kekhawatiran UU Cipta Kerja membuat kekuasaan Presiden semakin kuat. Kekhawatiran itu berasal dari kalangan akademisi dan aktivis sosial. Sebab, UU ini akan mendelegasikan pengaturan terlalu banyak melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. “Pendelegasian pengaturan yang begitu banyak, menimbulkan kekhawatiran para akademisi akan makin membesarnya […]
AKTUALITAS.ID – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, muncul kekhawatiran UU Cipta Kerja membuat kekuasaan Presiden semakin kuat. Kekhawatiran itu berasal dari kalangan akademisi dan aktivis sosial.
Sebab, UU ini akan mendelegasikan pengaturan terlalu banyak melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
“Pendelegasian pengaturan yang begitu banyak, menimbulkan kekhawatiran para akademisi akan makin membesarnya kekuasaan Presiden yang potensial menabrak asas-asas demokrasi,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu (4/10/2020).
Yusril mengatakan, membesarnya kekuasaan presiden itu dianggap bertentangan dengan cita-cita reformasi.
“Potensi seperti itu dianggap bertentangan dengan cita-cita Reformasi 22 tahun yang lalu,” ucapnya.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga dikritik proses pembentukannya tidak transparan. Omnibus Law dianggap menabrak undang-undang lainnya.
“Sejumlah akademisi dan aktivis sosial juga mengkritik UU yang proses pembuatannya kurang transparan. Pembahasannya terkesan tergesa-gesa sehingga menabrak undang-undang lain,” kata Yusril.
-
JABODETABEK07/12/2025 05:30 WIBAwas! Cuaca Ekstrem Mengancam Jakarta Minggu 7 Desember 2025
-
JABODETABEK07/12/2025 07:30 WIBPerpanjangan SIM di Jakarta Hari Ini: Cek Lokasi dan Biaya
-
FOTO07/12/2025 10:22 WIBFOTO: Indofood UI Ultra 2025 Ajak Pelari Peduli Daur Ulang Sampah
-
OASE07/12/2025 05:00 WIBKeutamaan Surat Al Qamar: Mukjizat Terbelahnya Bulan Rasulullah dan Khasiat Memudahkan Urusan
-
NASIONAL07/12/2025 07:00 WIBAria Bima: PPHN Wajib Dihidupkan Agar Visi Presiden Selaras dengan Konstitusi
-
POLITIK07/12/2025 06:00 WIBBupati Aceh Selatan Dicopot dari Ketua DPC Gerindra karena Umrah saat Bencana
-
NUSANTARA07/12/2025 06:30 WIBBanjir Sumatra: Korban Meninggal Capai 914 Jiwa, 389 Warga Masih Hilang
-
EKBIS07/12/2025 09:30 WIBCek Sebelum Isi! Ini Kenaikan dan Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2025

















