Berita
AS Larang Masuk Sejumlah Pejabat China Dicurigai Pelanggar HAM
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut. “Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan […]
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut.
“Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan dan tindakan lainnya yang ditujukan menindas praktisi agama, spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela HAM, jurnalis penyelenggara buruh, dan penyelenggara masyarakat sipil,” kata Pompeo melalui sebuah pernyataan pada Senin (21/12).
Washington telah meningkatkan sejumlah larangan visa terhadap pejabat dan pelajar China dalam beberapa bulan terakhir.
Tindakan itu sering kali digunakan Gedung Putih untuk menekan China yang merupakan musuh utamanya.
Sejauh ini, Kemlu AS telah menolak visa lebih dari 1.000 pelajar dan peneliti China yang diduga melakukan spionase.
AS juga sebelumnya telah melarang masuk pejabat China yang diduga terlibat penahanan massal kaum minoritas Uighur di Xinjiang dan pejabat China yang terlibat dalam kekerasan di Hong Kong.
Negeri Paman Sam juga secara drastis membatasi anggota Partai Komunis China masuk ke negaranya.
“Langkah ini menunjukkan tekad AS untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis China atas penindasan yang meningkat terhadap rakyat China,” kata Pompeo seperti dikutip AFP.
Pompeo mengatakan “penguasa otoriter China” memberlakukan pembatasan yang kejam pada kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan hak berkumpul secara damai.
“AS telah menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak bisa diterima di negara kami,” ucap Pompeo.
-
Multimedia12 jam lalu
FOTO: Banjir Rob Muara Angke
-
Multimedia5 jam lalu
FOTO: KKP Laporkan Capaian Kinerja Sektor Perikanan Budi Daya dan Pengembangan SDM
-
POLITIK24 jam lalu
Tentukan Sistem Pilkada, Kemendagri: Butuh Masukan dari DPR dan Partai Politik
-
POLITIK20 jam lalu
Dipecat dari PDIP, Jokowi: Waktu yang Menguji
-
Dunia23 jam lalu
Jenderal Nuklir Rusia Tewas Terkena Bom Skuter Listrik di Moskow
-
Ragam14 jam lalu
Ayu Ting Ting Berangkat Umrah, Doakan yang Terbaik untuk Jodoh dan Keluarga
-
POLITIK8 jam lalu
Partai Demokrat akan Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
-
Dunia21 jam lalu
China Eksekusi Mati Mantan Pejabat karena Kasus Korupsi Besar-besaran