Berita
AS Larang Masuk Sejumlah Pejabat China Dicurigai Pelanggar HAM
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut. “Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan […]
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut.
“Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan dan tindakan lainnya yang ditujukan menindas praktisi agama, spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela HAM, jurnalis penyelenggara buruh, dan penyelenggara masyarakat sipil,” kata Pompeo melalui sebuah pernyataan pada Senin (21/12).
Washington telah meningkatkan sejumlah larangan visa terhadap pejabat dan pelajar China dalam beberapa bulan terakhir.
Tindakan itu sering kali digunakan Gedung Putih untuk menekan China yang merupakan musuh utamanya.
Sejauh ini, Kemlu AS telah menolak visa lebih dari 1.000 pelajar dan peneliti China yang diduga melakukan spionase.
AS juga sebelumnya telah melarang masuk pejabat China yang diduga terlibat penahanan massal kaum minoritas Uighur di Xinjiang dan pejabat China yang terlibat dalam kekerasan di Hong Kong.
Negeri Paman Sam juga secara drastis membatasi anggota Partai Komunis China masuk ke negaranya.
“Langkah ini menunjukkan tekad AS untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis China atas penindasan yang meningkat terhadap rakyat China,” kata Pompeo seperti dikutip AFP.
Pompeo mengatakan “penguasa otoriter China” memberlakukan pembatasan yang kejam pada kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan hak berkumpul secara damai.
“AS telah menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak bisa diterima di negara kami,” ucap Pompeo.
-
NASIONAL18/02/2026 06:00 WIBWaka MPR Sebut Imlek 2577 Bukti Demokrasi dan Toleransi Indonesia
-
OLAHRAGA18/02/2026 18:00 WIBLaga Persib vs Ratchaburi Dijaga 2.285 Personel Polisi
-
NASIONAL18/02/2026 19:00 WIB58 Persen Dana Desa Dialokasikan Pemerintah untuk Pembangunan KDMP
-
FOTO18/02/2026 15:49 WIBFOTO: Eastspring Jalin Kemitraan Strategis dengan Bahana Sekuritas
-
JABODETABEK18/02/2026 05:30 WIBPrakiraan Cuaca Jabodetabek Rabu 18 Februari 2026: Hujan Sedang hingga Ringan
-
NUSANTARA18/02/2026 17:47 WIBWanita Penjual Pinang Ditusuk OTK Saat Berjualan
-
POLITIK18/02/2026 10:00 WIBKritik Koalisi Permanen Golkar, Pengamat: Berisiko Tumpulkan Fungsi DPR dan Demokrasi
-
NASIONAL18/02/2026 14:44 WIBAwal Ramadan Berbeda, Gus Hilmy: Nilai Otoritas Negara Lemah