Berita
AS Larang Masuk Sejumlah Pejabat China Dicurigai Pelanggar HAM
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut. “Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan […]
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut.
“Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan dan tindakan lainnya yang ditujukan menindas praktisi agama, spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela HAM, jurnalis penyelenggara buruh, dan penyelenggara masyarakat sipil,” kata Pompeo melalui sebuah pernyataan pada Senin (21/12).
Washington telah meningkatkan sejumlah larangan visa terhadap pejabat dan pelajar China dalam beberapa bulan terakhir.
Tindakan itu sering kali digunakan Gedung Putih untuk menekan China yang merupakan musuh utamanya.
Sejauh ini, Kemlu AS telah menolak visa lebih dari 1.000 pelajar dan peneliti China yang diduga melakukan spionase.
AS juga sebelumnya telah melarang masuk pejabat China yang diduga terlibat penahanan massal kaum minoritas Uighur di Xinjiang dan pejabat China yang terlibat dalam kekerasan di Hong Kong.
Negeri Paman Sam juga secara drastis membatasi anggota Partai Komunis China masuk ke negaranya.
“Langkah ini menunjukkan tekad AS untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis China atas penindasan yang meningkat terhadap rakyat China,” kata Pompeo seperti dikutip AFP.
Pompeo mengatakan “penguasa otoriter China” memberlakukan pembatasan yang kejam pada kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan hak berkumpul secara damai.
“AS telah menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak bisa diterima di negara kami,” ucap Pompeo.
-
EKBIS08/04/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Melonjak Rp50.000 Hari Ini
-
POLITIK08/04/2026 13:00 WIBPengamat: Reshuffle Kabinet Momentum Prabowo Akhiri Fenomena ‘Matahari Kembar’
-
DUNIA08/04/2026 12:00 WIBIsrael Kena Prank? Trump Mendadak Damai dan Tunduk pada 10 Tuntutan Iran
-
NUSANTARA08/04/2026 12:30 WIBWabah Campak di Banten Pecah Hingga Memakan Korban Jiwa
-
NUSANTARA08/04/2026 12:30 WIBTragedi Tengah Malam, 5 Warga Sembahe Tewas Tertimbun Longsor
-
OLAHRAGA08/04/2026 16:00 WIBBAC 2026, Sabar/Reza Berhasil Membuka Langkah ke Babak Selanjutnya
-
OTOTEK08/04/2026 17:30 WIBTruk Ikonik China Percepat Ekspansi di Asia dan Afrika
-
NASIONAL08/04/2026 14:00 WIBSahroni: Vape Merusak Bangsa Jika Tak Dilarang