Panglima Militer Myanmar Klaim Pengambilan Kekuasaan Sesuai Dengan Hukum

Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan penggulingan pemerintahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi tak terhindarkan. Aung Hlaing mengklaim pengambilalihan kekuasaan ini sesuai dengan hukum.

“Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya,” katanya dalam rapat kabinet pertama, menurut pidato yang diposting di halaman Facebook resmi militer, dikutip dari AFP, Rabu (3/2).

Jenderal Aung Hlaing diberi “kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif”, yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer setelah 10 tahun masuk dalam transisi demokrasi.

Sebuah pernyataan di akun Facebook terverifikasi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyerukan pembebasan Suu Kyi, serta Presiden Win Myint dan semua anggota partai yang ditahan.

Ia juga menuntut militer “mengakui hasil yang dikonfirmasi dari pemilihan umum 2020”.

Kudeta militer Myanmar mengakhiri satu dekade transisi dari pemerintahan militer ke demokratis. Kudeta militer Myanmar memicu kecaman global, hingga seruan agar demokrasi segera dipulihkan.

Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang. Militer Myanmar mengatakan kudeta terjadi karena “kegagalan proses pemilihan umum yang bebas dan adil.”

Suu Kyi bersama Presiden Myanmar Win Myny dan tokoh senior lain dari Partai NLD langsung ditahan dalam penggerebakan pada Senin (1/2) dini hari oleh junta militer, Tatmadaw. Suu Kyi dilaporkan menjadi tahanan rumah.

Seorang petugas partai mengatakan tidak ada kontak langsung dengan Suu Kyi, meskipun seorang tetangga melihatnya di kediamannya, di Kota Naypyidaw.

“Dia kadang berjalan di kompleks rumahnya untuk memberi tahu orang lain bahwa dia dalam keadaan sehat,” kata petugas pers NLD Kyi Toe kepada AFP.

Sementara itu, Selasa (2/2) malam, di pusat Kota Yangon, penduduk membunyikan klakson mobil dan panci serta wajan yang berdenting sebagai protes atas kudeta tersebut, menyusul kampanye media sosial.

Setelah kudeta ini, militer Myanmar dilaporkan mencopot puluhan menteri dan pejabat pemerintah era Suu Kyi.

Tatmadaw pun telah menunjuk sedikitnya 11 mantan jenderal untuk mengisi kabinet di antaranya posisi menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri informasi, menteri luar negeri, menteri perbatasan, dan menteri imigrasi perbatasan, dan menteri dalam negeri.
(AFP)