Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, resmi memecat Panglima Militer Jenderal Onik Gasparyan pada Rabu (10/3).
Pemecatan Gasparyan dilakukan setelah Pashinyan menuding sang jenderal berupaya menggulingkannya.
“Gasparyan secara resmi diberhentikan dari jabatan mulai 10 Maret,” kata kantor Pashinyan melalui pernyataan.
Pada 25 Februari lalu, angkatan bersenjata Armenia menuntut Pashinyan mundur karena pemerintahannya dinilai tidak efektif dan melakukan kesalahan berat dalam politik luar negeri sehingga membuat negara terancam ambruk.
Perselisihan antara Pashinyan dan angkatan bersenjata Armenia terjadi sebagai buntut dari konflik Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan.
Di dalam pernyataan militer Armenia memang tidak dijelaskan secara rinci apakah militer menganjurkan Pashinyan turun atau sebagai peringatan bakal melakukan kudeta jika keadaan tidak membaik.
Pashinyan lantas menanggapi pernyataan militer Armenia sebagai sinyal kemungkinan kudeta. Sang PM lantas menyiarkan pidato kepada para pendukungnya melalui Facebook.
“Yang terpenting saat ini adalah tetap mempertahankan kekuasaan di tangan rakyat, karena saya menduga ada upaya untuk melakukan kudeta,” kata Pashinyan dalam pidato itu.
Di dalam pidato itu Pashinyan mengatakan dia memecat panglima militer Armenia sebagai akibat dari pernyataan itu. Dia mengatakan akan segera mengangkat panglima baru dan krisis politik di negara itu akan diselesaikan secara konstitusional.
Namun, pemecatan Gasparyan membutuhkan persetujuan Presiden Armen Sarkissian yang dua kali menolak mendukung keputusan sang PM.
Dikutip Reuters, meski ditolak presiden, Pashinyan menekankan bahwa bagaimanapun pemecatan Gasparyan sekarang efektif secara hukum karena presiden belum menandatangani keputusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Sementara itu, Sarkissian telah mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau legalitas pemecatan Gasparyan.
Pashinyan telah menghadapi seruan untuk mundur sejak November lalu ketika menyetujui gencatan senjata dalam pertempuran Nagorno-Karabakh.
Kesepakatan gencatan senjata itu menguntungkan Azerbaijan dalam mengontrol wilayah Nagorno-Karabakh.
Nagorno-Karabakh merupakan sebuah daerah yang diakui secara internasional bagian dari Azerbaijan namun selama ini dihuni dan dikendalikan oleh warga etnis Armenia.
Pashinyan, yang menolak mundur sebagai PM, mengaku telah dipaksa untuk menyetujui gencatan senjata demi mencegah kerugian lebih besar lagi bagi Armenia dari segi kemanusiaan dan teritorial.
