Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana menuduh China ingin menguasai lebih banyak perairan di Laut China Selatan.
Ketegangan kedua negara terus meningkat setelah ratusan kapal-kapal Tiongkok memasuki perairan sengketa Whitsun yang dianggap masuk dalam Zona Eksklusif Ekonomi Filipina.
Kedatangan lebih dari 200 kapal China bulan lalu memicu pertikaian diplomatik setelah parkir di Whitsun Reef di lepas Filipina. Kapal-kapal itu kini tersebar di seluruh Kepulauan Spratly yang diperebutkan.
Manila telah meminta Beijing untuk menarik kapal yang dicurigai berisi milisi maritim dari daerah itu. Filipina menganggap kehadiran mereka melanggar hukum.
Namun China menolak tegas. Mereka bersikeras bahwa mereka adalah kapal penangkap ikan dan diizinkan beroperasi di sana.
Akan tetapi Delfin Lorenzana mengatakan kapal-kapal itu ada di sana karena alasan lain.
“Kehadiran terus menerus milisi maritim China di daerah itu mengungkapkan niat mereka untuk menduduki lebih lanjut perairan di Laut Filipina Barat,” katanya, Minggu (4/4) seperti dikutip dari AFP.
Lorenzana mengungkit penyitaan China atas Scarborough Shoal dan Mischief Reef yang diklaim Filipina beberapa waktu lalu, sebagai contoh tindakan Beijing yang melanggar kedaulatan negaranya.
Lorenzana juga dengan tegas menolak klaim China yang berdalih 200 kapal nelayan itu melego jangkar di kawasan gugus karang Whitsun akibat cuaca buruk.
“Saya tidak bodoh. Sejauh ini cuaca bagus, jadi mereka tidak punya alasan lain untuk tinggal di sana,” katanya.
Sementara itu Kedutaan Besar China di Manila menyebut pernyataan Lorenzana membingungkan. kedubes China mendesak pihak berwenang untuk menghindari pernyataan tidak profesional karena dapat memicu emosi.
China mengklaim hampir keseluruhan laut yang kaya sumber daya itu. Mereka telah menegaskan pendiriannya dengan membangun beting kecil dan terumbu karang menjadi pangkalan militer dengan lapangan terbang dan fasilitas pelabuhan.
Klaim sepihak China atas Laut China Selatan itu bertabrakan dengan wilayah perairan sejumlah negara Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam juga Taiwan.
China sering menggunakan sembilan garis putus-putus untuk membenarkan klaim historisnya atas sebagian besar Laut China Selatan. Beijing mengabaikan keputusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menyatakan pernyataan itu sebagai klaim tanpa dasar.
