Connect with us

Berita

Politisi PKB Nilai Wajar Jokowi Marah Terhadap Menterinya

AKTUALITAS.ID – Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai wajar Presiden Joko Widodo kecewa dan marah terhadap menterinya. Di tengah pandemi belum terkendali dan diberlakukan PPKM Darurat, malah ada menteri yang melakukan lawatan ke luar negeri. Karding mengatakan, saat masa PPKM Darurat semua pihak termasuk para menteri kabinet harus paham bahwa saat ini sedang terjadi krisis. […]

Published

pada

AKTUALITAS.ID – Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai wajar Presiden Joko Widodo kecewa dan marah terhadap menterinya. Di tengah pandemi belum terkendali dan diberlakukan PPKM Darurat, malah ada menteri yang melakukan lawatan ke luar negeri.

Karding mengatakan, saat masa PPKM Darurat semua pihak termasuk para menteri kabinet harus paham bahwa saat ini sedang terjadi krisis.

“Jadi memang di masa PPKM Darurat ini semua pihak, semua orang harus atau sebaiknya merasa ini darurat, ini crisis, jadi harus ada sense of belonging ke sana. Apalagi itu adalah bagian dari pemerintahan. Sehingga memang sangat beralasan kalau mungkin Presiden kecewa,” ujar Karding, Senin (19/7/2021).

Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi para menteri. Diharapkan ke depan semua pihak mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Semua pihak yang saya maksud itu adalah tidak cukup hanya pemerintah, tetapi yang juga dibutuhkan adalah masyarakat sipil dilibatkan atau terlibat di dalam penanganan Covid,” ujar Karding.

Anggota DPR RI ini juga meminta organisasi masyarakat, organisasi politik membantu melakukan percepatan vaksinasi. Harus semua pihak satu hati untuk menghadapi pandemi.

“Jadi memang harus semua satu hati, satu gerakan dalam hal menghadapi pandemi ini,” kata Karding.

Sementara, pemerintah harus memberikan teladan untuk punya kekompakan, satu rasa dan satu hati yang sama untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Serta para pembantu presiden harus bekerja sesuai dengan petunjuk pemimpinya.

“Di pemerintahan pun tentu harus memberikan satu teladan, bagaimana gotong royong pemerintah itu terlihat kompak, bersatu, punya sense yang sama, punya rasa yang sama, punya hati yang sama, saling bahu membahu menyelesaikan mengambil pekerjaan-pekerjaan berdasarkan petunjuk dari pimpinan tertinggi dalam hal ini Presiden. Itu mungkin yang bisa kita lakukan ke depan,” kata Karding.

Diberitakan, suasana tegang dalam rapat kabinet terbatas, Jumat (16/7). Hanya dihadiri beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Tak ada lagi kompromi. Melihat perilaku anggota kabinetnya.

Laporan masuk ke meja Presiden. Dua orang menteri melawat ke luar negeri. Dikabarkan berada di Amerika Serikat. Terlibat dalam sebuah rekaman video berdurasi delapan detik. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mereka berjalan bersama. Sambil bersenda gurau dan tertawa lepas.

“Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu,” ujar sumber merdeka.com dari balik tembok istana, Jumat (16/7).

Kedua menteri itu terbang ke Amerika Serikat membawa agenda penguatan hubungan ekonomi. Kerja sama Indonesia dengan pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden. Luthfi dan Bahlil berada di AS selama sembilan hari. Terhitung 9-18 Juli 2021. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD 350 juta atau setara Rp5,068 triliun. Tapi bukan itu yang membuat Jokowi marah.

Kunjungan ke luar negeri dilakukan tidak pada waktunya. Kondisi di tanah air tengah genting. Lonjakan kasus Covid-19 terjadi. PPKM Darurat diterapkan untuk membatasi aktivitas. Sementara menterinya, justru terbang ke belahan benua lain.

“Jokowi marah banget sama dua menteri itu,” lanjut sumber tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung salah satu yang hadir dalam ratas. Presiden langsung melarang semua menterinya ke luar negeri. Ada pengecualian untuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jika ada menteri yang harus ke luar negeri, wajib mendapat izin dari Kepala Negara. Tidak bisa ditawar lagi.

“Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden. 

Trending



Copyright © 2024 aktualitas.id