China menyebut sulit menentukan dana yang akan diberikan pada negara miskin untuk menangani masalah iklim. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu menilai akan menjadi tantangan terbesar dalam pembicaraan COP26.
Melansir Reuters, Wakil Menteri Ekologi dan Lingkungan China, Ye Min mengatakan pendanaan yang diberikan berkaitan dengan kepercayaan politik antarnegara terlibat.
Tak hanya itu, kemampuan negara miskin untuk menangani masalah iklim juga turut menjadi pertimbangan pemberian dana.
“Keraguan akan dukungan negara maju pada negara berkembang menangani perubahan iklim, atau harus menyerahkan tanggung jawab mereka dalam pengurangan emisi karbon pada negara berkembang, menjadi tantangan terbesar dalam proses perkembangan kerja sama multilateral (dalam penanganan masalah iklim),” ujar Ye kembali.
China merupakan salah satu dari lima besar penghasil emisi karbon global di dunia kini.
Meskipun begitu, China menyatakan negara maju harus menanggung pengurangan sebagian besar emisi global karena jejak karbon yang mereka buat di masa lampau.
Sebelumnya, Paris Agreement mengikat negara terlibat untuk memberikan kontribusi secara nasional (NDC) dalam upaya pengurangan emisi karbon.
Para pengamat iklim berharap China bersikap lebih ambisius dalam memasang target NDC mereka.
Sementara itu, pemerintah China berencana mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) fosil hingga di bawah 20 persen pada 2060 mendatang. Rencana ini tertuang dalam dokumen kabinet yang diterbitkan oleh media pemerintah setempat.
“China akan melakukan restrukturisasi industri yang mendalam, mempercepat pengembangan sistem energi yang bersih, rendah karbon, aman dan efisien, dan meningkatkan pembangunan sistem transportasi rendah karbon,” tulis Pemerintah China lewat Xinhua.
Namun, dokumen itu tidak merinci langkah-langkah pemerintah China untuk mengurangi emisi karbonnya.