Kemenko PMK Paparkan Progres Major Project RPJMN 2020–2024

AKTUALITAS.ID – Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sorni Paskah Daeli, memaparkan perkembangan Proyek Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sorni menjelaskan capaian pada isu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta Pengentasan Daerah Tertinggal.

Dalam acara “Deputy Meet The Press” yang diadakan di Ruang Media Center Kemenko PMK, Sorni menegaskan bahwa 2024 adalah tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-Amin, sehingga penting untuk menyampaikan progres kepada masyarakat. “Terdapat target-target dalam RPJMN yang harus dicapai pemerintah,” ujar Sorni.

Isu strategis pertama yang diangkat adalah penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Pascabencana di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Selat Sunda. Ketiga wilayah tersebut dilanda bencana pada 2018. Rehab-rekon di Nusa Tenggara Barat dan Selat Sunda selesai pada 2022, sedangkan di Sulawesi Tengah baru mencapai 40% pada saat itu.

“Melihat progres yang lambat di Sulawesi Tengah, Pak Menko PMK menghadap Presiden untuk mengambil alih kembali dan disetujui dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2022. Sejak itu, penanganan di Sulawesi Tengah meningkat, kini mencapai 96,3%,” jelas Sorni. 

Tantangan utama di Sulawesi Tengah adalah konsolidasi tanah dan pensertifikatan, yang diupayakan selesai sebelum 31 Desember 2024, setelah masa tugas Inpres berakhir.

Ia juga membahas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), yang mengacu pada PP 78/2014, Perpres 105/2021 tentang STRANAS PPDT 2020-2024, dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang RAN-PPDT 2024. Dari 62 Daerah Tertinggal periode 2020-2024, 25 daerah telah memenuhi ambang batas indeks dan layak menjadi Daerah Tertinggal Potensi Entas. Kabupaten Lombok Utara bahkan mencapai indeks 73.

“25 Daerah Tertinggal Entas adalah target minimal RPJMN, dan itu tercapai. Saat ini ada 3 atau 4 daerah lagi yang berpotensi, yang akan ditetapkan di akhir periode RPJMN,” kata Sorni. 

Ia menekankan pentingnya produk unggulan daerah sebagai sumber pendapatan, contohnya bawang, kelapa, dan olahan ikan di Donggala, serta kopi dan jagung di Tojo Una-una.

Produk unggulan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan lebih luas untuk mendorong ekonomi masyarakat setempat. Infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan menjadi faktor penentu dalam hal ini. Pemerintah juga memberikan Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk kebutuhan daerah yang belum terakomodir dalam anggaran, meski penggunaannya perlu dioptimalkan.

Sorni menyoroti pentingnya peran pemimpin daerah dalam pembangunan. “Proses pembangunan tak bisa dilepaskan dari proses politik. Pemimpin harus kompeten dan mampu menjalankan visi pembangunan daerahnya. Masyarakat harus memilih pemimpin yang kompeten agar daerah segera terentaskan,” tegasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat fungsional di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti, dan Perwakilan Bakohumas. (KAISAR/RAFI)