Pemerintah Belum Berencana Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa saat ini belum ada rencana untuk mencabut moratorium pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Moratorium yang diberlakukan sejak 2014 ini masih berlangsung, meskipun ada beberapa dorongan untuk mencabutnya.

“Belum. Belum ke arah sana,” kata Bima Arya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan mendalam sebelum memutuskan untuk mencabut moratorium tersebut. Salah satu pertimbangan utama adalah kebutuhan pendanaan yang besar jika pemekaran daerah dilakukan.

“Masih harus dihitung segala sesuatunya, dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyuarakan perlunya pencabutan moratorium tersebut. Doli berargumen bahwa moratorium yang sudah berlangsung sejak 2014 menghambat perkembangan daerah, dengan mencatat ada 329 calon DOB yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

“Kami menganggap, saya terutama, menganggap bahwa Indonesia kalau mau cepat pembangunannya, tidak bisa lagi dihambat itu pemekaran,” kata Doli dalam rapat pleno Baleg DPR RI pada Senin (28/10/2024).

Doli juga menyebutkan contoh kasus di Kabupaten Bogor, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten/kota harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan di Cibinong.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga pernah menyatakan bahwa pencabutan moratorium pemekaran daerah merupakan keputusan yang akan ditentukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Itu kebijakan pemerintah baru,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, September 2024.

Hingga saat ini, pemerintah masih belum memberikan keputusan terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. (Damar Ramadhan)