Pindah Ibu Kota, Gedung DPR Diusulkan Jadi Sekolah Politik

AKTUALITAS.ID –Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai pengganti DKI Jakarta. Pemerintah saat ini terus mematangkan kajian-kajian yang ada.

Lantas, apakah nantinya Gedung Parlemen yang terdiri dari MPR, DPR dan DPD juga akan ikut dipindah ke Kalimantan Timur?

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR, dan Ketua Tim Kajian Inosentius Samsul mengatakan, pemindahan ibu kota ini juga akan diikuti oleh gedung parlemen.

Nantinya, kata Samsul, tim akan memberikan desain atau konsep gedung parlemen baru untuk di Kalimantan Timur. ‎”Artinya kita juga dari tim ini juga mendesain seperti apa kompleks parlemen yang ada di ibu kota baru nanti,” ujar Inosentius di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/8).

Inosentius menambahkan, ‎walaupun nantinya gedung parlemen akan pindah ke Kalimantan Timur. Namun gedung DPR yang ada di Jakarta akan tetap difungsikan. Misalnya, ada usulan gedung parlemen dijadikan sekolah politik.

“Jadi sekolah politik di gedung parlemen , Senayan ini tidak hanya sekadar diklat pegawai tapi sekolah politik sebenarnya,” katanya.

Dia pun tidak setuju apabila nantinya gedung parlemen ini digunakan untuk kepentingan swasta. Baginya gedung parlemen lebih tepat dijadikan sekolah politik. Hal itu dilakukan untuk pembekalan kepada orang-orang yang akan menjadi caleg di DPR ataupun DPRD.

‎”Jadi untuk prersiapan orang untuk menjadi anggota parlemen maupun terutama DPRD,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi sudah menentukan lokasi ibu kota baru yakni di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam PaserUtara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kajian akademiknya juga telah dikirimkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

Sementara, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan master plan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada 2020. Namun, pembangunan diharapkan bisa dimulai akhir tahun depan.

“Pada 2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya,” kata Bambang.

Pemerintah menargetkan mayoritas dana pembangunan ibu kota baru atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bambang menyatakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Dari KPBU, nilai proyek yang ditargetkan mencapai Rp 265,2 triliun. Selain itu, pemerintah akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp 127,3 triliun atau 26,2 persen dan sisanya sebesar Rp 93,5 triliun atau 19,2 persen dari APBN. [ Jawa Pos ]