AKTUALITAS.ID – Holding Industri Pertambangan, MIND ID terus memantau progres hilirisasi yang dibangun oleh para anggota holding. Salah satunya adalah smelter milik PT Freeport Indonesia yang akan dimulai proses konstruksinya pada tahun depan.
SVP Corporate Secretary MIND ID, Rendi A Witular mengatakan, saat ini, proses pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur itu masih dalam tahap pemadatan lahan.
“Itu kan dahulu tanahnya rawa, pemadatan untuk mencegah risiko likuifaksi. Itu diperkirakan mungkin kuartal II tahun depan baru bisa konstruksi,” kata Rendi di Jakarta, Senin, (28/10) malam.
Proses pemadatan lahan itu, menurutnya, perlu dilakukan agar konstruksi smelter bisa dilakukan tanpa risiko pergeseran tanah. Investasi smelter itu 100 persen menggunakan investasi dari PT Freeport Indonesia yang sebelumnya ditaksir mencapai US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun.
“Pertengahan tahun depan mulai konstruksi dan 2022, sudah ada bagian yang bisa beroperasi, dan 2023, sudah bisa full operasi,” tuturnya.
Setelah terbangun dia menjelaskan, smelter ini nantinya akan menjadi smelter tembaga terbesar di dunia. Produk yang dihasilkan smelter itu antara lain adalah 550 ribu ton katoda tembaga, 6.000 ton lumpur anoda.
“Lalu 1,8 juta ton asam sulfat, 1,3 juta perak 150 ribu ton gipsum. Kemudian, emas 30-60 ton per tahun,” kata dia.
Dia menegaskan, untuk produksi emas dari smelter ini nantinya akan melebihi dari kebutuhan atau konsumsi emas rakyat dalam negeri.
“Konsumsi emas dalam negeri itu sekitar 10 ton per tahun. Sisanya diekspor. Lalu logam perak sekitar 180-240 ton per tahun,” kata dia.
Direktur Utama
Sementara itu, MIND ID pada saat ini masih menunggu kepastian dari Kementerian BUMN soal siapa yang akan menduduki posisi direktur utama. Sejak penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Menteri BUMN, diketahui posisi Direktur Utama Holding Industri Pertambangan masih kosong.
Rendi menambahkan, kewenangan penetapan pimpinan holding ada di Kementerian BUM, meskipun secara resmi akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo setelah beberapa nama diajukan oleh Menteri BUMN.
“Wewenangnya ada di Kementerian BUMN,” kata dia.
Hingga saat ini, Holding Industri Pertambangan hanya dipimpin oleh dua direksi yang tersisa saat ini. Namun diakui Rendi, tidak ada batas waktu untuk penetapan pucuk pimpinan Holding Industri Pertambangan itu.
“Karena, ini bukan perusahaan terbuka bisa kapan saja,” ujarnya.
