Jokowi Ingatkan Kenaikan Iuran BPJS Tak Timbulkan Gejolak Politik Seperti Chile


Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyapa ribuan pendukungnya saat kampanye di Kota Probolinggo, Jawa Timur,  Rabu (10/4/2019). Dalam kampanye tersebut Jokowi memperkenalkan tiga kartu sakitnya kepada masyarakat dan juga berpesan agar perbedaan pilihan politik tidak menjadikan bangsa ini pecah. [Kiki Budi Hartawan].

AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo memperingatkan agar kenaikan iuran BPJS kesehatan tidak menimbulkan gejolak politik seperti yang terjadi di Chile. Dia menyebutkan Chile mengalami gelombang protes jutaan warganya akibat kenaikan tarif transportasi.

“Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak. Terakhir kita lihat misalnya di Chile, dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen,” kata Presiden Jokowi, dalam sambutan rapat kabinet terbatas mengenai polhukam, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).

Jokowi menjelaskan, aksi massa yang besar itu tidak bisa diselesaikan meskipun pemerintah melakukan reshuffle besar-besaran di kabinet.

Jokowi mengingatkan peristiwa di Chile itu, agar menjadi pelajaran serius bagi jajaran kabinetnya, untuk memberi penjelasan yang baik kepada masyarakat. Secara spesifik, Jokowi menyinggung keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Ia tidak ingin, masyarakat menganggap pemerintah memberatkan rakyat kecil dengan kenaikan iuran BPJS ini. Akibatnya, gelombang aksi layaknya di Chile, bisa saja terjadi.

Padahal, lanjutnya, tidak demikian. Justru pemerintah sudah menggratiskan biaya kesehatan untuk 96 juta warga melalui penerima bantuan iuran (PBI).

“96 juta kita gratiskan lewat PBI. Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini,” katanya.

Begitu juga di tahun 2020, Pemerintah melalui APBN sudah menganggarkan hingga Rp48,8 triliun untuk BPJS Kesehatan. Jumlah yang menurutnya sangat besar. Maka dari itu, ia meminta agar jajaran pemerintahannya bisa memberi penjelasan yang benar kepada rakyat.

“Tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin, padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa,” kata mantan Gubernur DKI itu.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>