Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengumumkan tuduhan resmi pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Langkah ini menjadikan Trump sebagai presiden keempat dalam sejarah AS, yang menghadapi upaya formal untuk dilengserkan dari jabatannya.
DPR yang dikuasai Demokrat hampir pasti akan memilih untuk melengserkan Trump dalam waktu dekat dan menyiapkan sidang Senat yang dipimpin Partai Republik awal tahun depan. Padahal pemilihan pendahuluan pemilu presiden AS akan segera dimulai di Iowa dan New Hampshire.
Upaya untuk memaksa Trump keluar dari Gedung Putih memiliki peluang sukses besar. Setidaknya 20 senat dari Partai Republik harus memilih untuk mengeluarkannya dari jabatan.
Trump dituduh telah mengkhianati negara dengan menyalahgunakan kekuasaan, dalam upaya menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya pada Pemilu 2020 dan kemudian menghalangi penyelidikan Kongres ke dalam skandal itu.
Ketua Komite Kehakiman DPR, Jerrold Nadler, mengatakan bahwa Demokrat harus mengambil tindakan karena Trump telah membahayakan Konstitusi AS, membahayakan keamanan nasional dan merusak integritas Pemilu 2020.
“Tidak seorang pun, bahkan presiden, yang berada di atas hukum,” kata Nadler pada konferensi pers.
Dilansir dari Channel News Asia, Trump adalah Presiden AS keempat yang menghadapi pemakzulan. Presiden Demokrat Bill Clinton dimakzulkan pada tahun 1998 karena berbohong tentang hubungan seksual yang dia miliki dengan pegawai magang Gedung Putih, tetapi dia dibebaskan di Senat.
Presiden Republik Richard Nixon mengundurkan diri pada tahun 1974 sebelum dia diadili atas keterlibatannya dalam skandal Watergate. Presiden Demokrat Andrew Johnson dimakzulkan pada tahun 1868 tapi tidak dihukum di Senat.
Demokrat telah bergerak cepat sejak meluncurkan penyelidikan mereka pada akhir September, setelah memberikan pengaduan tentang panggilan telepon Trump kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Trump diduga meminta Zelenskiy untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, yang diperkirakan akan menjadi pesaing utama Trump pada Pemilu 2020.
Trump juga dituduh telah menentang dan menghalangi upaya DPR untuk menyelidiki skandal tersebut. Trump juga dianggap menjadi ancaman bagi Konstitusi AS jika dia tetap menjabat sebagai Presiden.
Namun Partai Republik berpendapat Trump tidak melakukan hal yang tidak pantas dalam panggilannya dengan Zelenskiy dan mengatakan tidak ada bukti langsung bahwa dia menahan bantuan atau pertemuan Gedung Putih dengan imbalan bantuan.
