Berita
Alasan Rasional, PAN Setuju Pilkada 2020 Tetap Digelar Desember
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung, pemerintah melanjutkan tahapan Pilkada. Dengan catatan, pemerintah dan KPU harus mengedepankan protokol kesehatan selama Pilkada. “Dengan catatan pelaksanaan disesuaikan dengan protokol kesehatan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (29/5/2020). Pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati Pilkada tetap digelar pada 9 Desember. Tahapannya dimulai pertengahan Juni […]
 
																								
												
												
											AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung, pemerintah melanjutkan tahapan Pilkada. Dengan catatan, pemerintah dan KPU harus mengedepankan protokol kesehatan selama Pilkada.
“Dengan catatan pelaksanaan disesuaikan dengan protokol kesehatan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).
Pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati Pilkada tetap digelar pada 9 Desember. Tahapannya dimulai pertengahan Juni mendatang.
Guspardi menilai, pemerintah memiliki alasan rasional untuk menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020. Sehingga Fraksi PAN mendukung pemerintah.
“Karena alasan rasional dan dapat diterima makanya PAN mendukung keinginan pemerintah untuk pelaksanaan seperti diatur dalam Perppu,” kata dia.
Dua alasan pemerintah disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat Rabu, 27 Mei lalu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin kondisi Covid-19 berakhir pada tahun 2021.
Kedua, sudah 47 negara melaksanakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah memberikan izin penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Kita negara paling terakhir melaksanakan pemilu yang kita lakukan. Dari dasar ini memang tak ada kepastian pada 2021,” kata Guspardi.
Hanya saja, protokol kesehatan penting diterapkan. Guspardi mewanti-wanti penyelenggara. Beragam cara dapat dilakukan. Misalnya, mewajibkan penggunaan masker, pembatasan kerumunan saat pendaftaran, pembatasan pemilih di TPS, hingga masalah alat coblosan disesuaikan.
“DPR hanya minta KPU menyesuaikan pelaksanaan Pilkada dgn kondisi Covid. Nanti KPU yang mengejawantahkan di PKPU,” kata dia.
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   NUSANTARA30/10/2025 12:15 WIB NUSANTARA30/10/2025 12:15 WIBAktivitas Merapi Meningkat, BPPTKG Catat 29 Kali Gempa Guguran 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:45 WIB NASIONAL30/10/2025 12:45 WIBCPNS 2026 Resmi Dibuka, Ini 5 Jurusan yang Paling Dibutuhkan dan Berpeluang Besar Lolos 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:00 WIB NASIONAL30/10/2025 12:00 WIBPenyegaran Organisasi! Kapolri Jenderal Sigit Lantik 4 Kapolda dan Kadivkum Baru 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB2,1 Ton Narkoba Dimusnahkan Bareskrim Polri 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 
- 
																	   NUSANTARA30/10/2025 13:00 WIB NUSANTARA30/10/2025 13:00 WIBPemangku Hak Ulayat se-Kabupaten Dairi Dukung PT Dairi Prima Mineral Beroperasi 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
											 
											 
											 
											 
											