AKTUALITAS.ID – Anak Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan tak ada larangan keluarga petahana atau pejabat pemerintah untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu). Hanindito saat ini diusung PDIP sebagai calon bupati di Pilkada Kediri.
Menurutnya, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU- XIII/2015, tak ada larangan politik dinasti di Indonesia.
“Saya tidak akan pernah bosan dan saya akan selalu mencoba menjelaskan dan menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan MK Nomor 33 tidak dilarang (politik dinasti),” kata pria yang akrab disapa Dhito itu dalam Webinar yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (27/8/2020).
Dhito mengakui tudingan politik dinasti menjadi sebuah stigma negatif di tengah-tengah masyarakat jika ada salah satu keluarga pejabat maju di Pemilu.
Menurutnya, stigma politik dinasti menjadi buruk lantaran kerap kali ditemukan pejabat memberikan kewenangan atau fasilitas bagi kerabatnya yang maju dalam pemilu.
Namun, Dhito mengatakan telah turun langsung ke masyarakat Kabupaten Kediri selama enam bulan ini untuk mematahkan stigma negatif politik dinasti.
“Ini yang kadang terus terang berat buat saya karena saya apapun itu adalah anak dari Pramono Anung,” kata Dhito.
Untuk mematahkan stigma negatif politik dinasti itu, Dhito mengaku sudah mengeluarkan pelbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
Ia sudah meluncurkan program DITO atau Desa Inovasi Tani Organik. Program itu, kata Dhito, bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan bagi petani di Kediri.
“Nanti ada lima kecamatan percontohan di Kabupaten Kediri yang saya berikan pembinaan, mulai penyuluhan. Dimulai dari pembuatan pupuk organik. Penanaman produksi panen sampai ke komoditas pasar yang akan dituju,” ujarnya.
Selain itu, Dhito mengklaim kiprahnya di kancah perpolitikan tak dimulai baru-baru ini. Ia mengaku sudah lama berkecimpung di dunia politik tanah air, salah satunya maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 lalu.
Ia mengaku juga pernah bergabung dalam tim hukum pasangan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengaku kerap mendampingi Ahok pada setiap proses persidangan ataupun kasus-kasus yang dihadapinya saat itu
“Lalu di 2019 kebetulan saya diminta untuk menjadi tim kampanye daerah (pasangan Jokowi-Ma’ruf). Tapi terus terang saya ini tidak punya pikiran untuk maju sebagai calon Bupati pada awalnya,” kata Dhito.
Dalam Pilkada Kediri 2020, Dhito berpasangan dengan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri, Dewi Mariya Ulfa.
Jumlah kursi PDIP dan PKB di DPRD Kabupaten Kediri 2019-2024 sudah cukup untuk mengusung pasangan calon bupati-wakil bupati. PDIP memiliki 15 kursi dan PKB mendapat 9 kursi.
Selain PDIP dan PKB, sejumlah partai lainnya, seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan NasDem dikabarkan juga ikut mendukung pasangan dhito-Dewi Mariya.
Keempat partai itu juga memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kediri. Rinciannya, Golkar 6 kursi, Gerindra dan PAN masing-masing 5 kursi, serta NasDem 4 kursi.
