Jika Kembali PSBB, Istana Sebut Kegiatan Ekonomi Terganggu

AKTUALITAS.ID – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) akan mengganggu kegiatan perekonomian.

Menurut Donny, penerapan PSBB yang tepat mencegah penyebaran virus corona saat ini adalah PSBB transisi atau PSBB dengan pelonggaran.
Lihat juga: Epidemiolog Sebut Kasus Corona di Indonesia Tak Terkendali

“Caranya adalah PSBB transisi, PSBB yang dilonggarkan sesuai data dan fakta di lapangan. Sesuai pendapat ahli. Artinya PSBB tetap tapi transisi, karena kalau diberlakukan absolut seperti awal, kegiatan ekonomi akan terganggu,” kata Donny saat dihubungi, Rabu (3/9/2020).

Sejumlah wilayah di Indonesia diketahui sempat menerapkan PSBB total, di antaranya DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Surabaya, hingga Kota Makassar. Namun, beberapa wilayah tersebut kini mulai melonggarkan dengan menerapkan PSBB transisi, bahkan ada yang sudah tak menerapkan sama sekali.

Donny lantas mencontohkan Kota Depok yang kini kembali menerapkan jam malam dan menutup pertokoan lebih awal karena kasus kembali melonjak. Menurut Donny, kebijakan tersebut sudah tepat karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

“Jadi diketatkan dan dikendurkan sesuai data yang ada di lapangan saja,” ujarnya.

Donny mengatakan penerapan PSBB transisi sepenuhnya memang menjadi kewenangan kepala daerah. Ia menilai setiap kepala daerah memiliki pertimbangan khusus terkait kegiatan perekonomian sehingga enggan kembali menerapkan PSBB total.

Donnya kali ini menyinggung DKI Jakarta yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi. Dari data 2 September 2020, kasus di Jakarta mencapai 42.041.

“Itu jadi diskresi kepala daerah. Beliau yang paling paham kondisi. Karena ya itu tadi kalau diberlakukan PSBB seperti awal, kegiatan ekonomi akan terganggu. Jadi ya pintar-pintar saja mencari titik keseimbangan untuk memutar roda ekonomi tapi juga pengetatan untuk menekan angka positif,” jelasnya.

Meski demikian, Donny menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan urusan kesehatan maupun ekonomi sehingga keduanya harus tetap berjalan seimbang. Hal ini juga senada dengan Presiden Joko Widodo yang selalu mengingatkan ‘gas’ dan ‘rem’ pada kepala daerah agar tetap menyeimbangkan urusan kesehatan dan ekonomi.

“Pemerintah tidak memprioritaskan kesehatan saja atau ekonomi saja. Keduanya harus berjalan beriringan,” kata Donny.

Untuk ancaman resesi, Donny mengatakan, pemerintah telah berupaya memberikan berbagai bantuan tak cuma bagi masyarakat namun juga insentif bagi pelaku usaha. Dengan berbagai bantuan itu, ia meyakini ancaman krisis dapat segera diatasi.

“Bagaimana agar ancaman resesi tidak berdampak untuk masyarakat atas maupun bawah, daya beli harus diangkat dengan bansos, prakerja, bantuan tunai. Insentif bagi industri juga diberikan sehingga masyarakat punya daya beli, industri juga tetap bisa produksi. Itu kunci mengatasi krisis,” tuturnya.

Sebelumnya, pernyataan PSBB tak perlu dilakukan sempat disinggung oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Simposium Nasional Dies Natalis 64 Unhas pada 1 September lalu, Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir menyebut Indonesia tak perlu lagi menerapkan PSBB karena akan menghambat perekonomian.

Menurutnya, PSBB akan menyebabkan ekonomi tidak bergerak sehingga negara terancam mengalami resesi. Untuk itu, Kadir menyampaikan agar semua pihak berdamai dengan covid-19. Aktivitas mulai kembali dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.