Soal Lonjakan Utang Pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani: Mayoritas Negara Harus Berikan Stimulus Fiskal

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui jumlah utang Indonesia terus meningkat beberapa waktu terakhir. Hal ini untuk merespons pernyataan Bank Dunia yang memasukkan Indonesia sebagai 10 negara dengan jumlah utang luar negeri (ULN) terbesar.

Ia bilang Indonesia bukan satu-satunya negara yang jumlah utangnya terus meningkat. Hal itu tak bisa dihindari karena mayoritas negara harus memberikan stimulus fiskal untuk menopang penurunan ekonomi atau disebut dengan countercyclical di tengah pandemi.

“Kalau kami lihat fiskal untuk countercyclical, kami tentu lihat implikasi ke utang, bisa dilihat ke negara-negara lain. Indonesia juga alami hal yang sama karena kami juga lakukan countercyclical,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (19/10/2020).

Untuk itu, rasio utang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi mencapai 38,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Kemudian, rasio utang tahun depan diramalkan tembus 41,8 persen terhadap PDB.

Kendati demikian, rasio utang Indonesia diakui Sri Mulyani masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Ia mencontohkan rasio utang di Filipina diperkirakan naik menjadi 48,9 persen terhadap PDB, Thailang naik menjadi 50,4 persen terhadap PDB, Malaysia naik menjadi 67,6 persen terhadap PDB, China naik menjadi 61,7 persen terhadap PDB, dan India naik menjadi 89,3 persen terhadap PDB.

Hal yang sama terjadi di negara-negara Eropa. Sri Mulyani memaparkan rasio utang Italia diproyeksi naik menjadi 161,8 persen terhadap PDB, Prancis naik menjadi 118,7 persen terhadap PDB, Inggris naik menjadi 108 persen terhadap PDB, dan Jerman naik menjadi 73,3 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani menjelaskan rasio utang yang tinggi sejatinya tak salah. Ini akan bergantung bagaimana negara mengelola utang tersebut.
Lihat juga: Defisit APBN Bengkak Nyaris Rp200 T dalam Sebulan

Ia justru berpendapat rasio utang yang rendah bisa saja memberatkan negara bila ekonominya rendah atau masuk kategori negara miskin. Hal ini karena mereka harus membayar biaya bunga lebih tinggi.

“Indonesia sendiri dengan proyeksi defisit anggaran 6,34 persen dan rasio utang 38 persen, kami sudah lihat potensi pemulihan ekonomi. Kami sudah lakukan konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan penuh kalkulasi agar ekonomi bisa membaik,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai 10 negara dengan ULN terbesar di negara berpendapatan rendah dan menengah. Bank Dunia mencatat ULN Indonesia pada 2009 sebesar US$179,4 miliar, pada 2015 sebesar US$307,74 miliar, pada 2016 sebesar US$318,94 miliar, pada 2017 sebesar US$353,56 miliar, pada 2018 sebesar US$379,58 miliar, dan pada 2019 sebesar US$402,08 miliar.

Mayoritas utang itu bersifat jangka panjang. Misalnya, utang luar negeri jangka panjang Indonesia pada 2019 sebesar US$354,54 miliar, sedangkan jangka pendek sebesar US$44,79 miliar.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), ULN khusus pemerintah memang naik setiap tahunnya. Tercatat, pada 2014 jumlahnya sebesar US$123,8 miliar, pada 2015 sebesar US$137,39 mliar, pada 2016 sebesar US$154,87 miliar, pada 2017 sebesar US$177,31 miliar, pada 2018 sebesar US$183,19 miliar, pada 2019 sebesar US$199,87 miliar, dan per Agustus 2020 sebesar US$200,14 miliar.