Asal Lolos Uji BPOM, Kemenkes Akan Biayai Vaksin Nusantara

AKTUALITAS.ID – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono menjanjikan kementeriannya bakal menyokong pembiayaan penelitian dan pengembangan vaksin nusantara yang diprakarsai mantan menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

Namun demikian Dante menegaskan, pembiayaan hanya akan dilakukan jika hasil uji klinis fase I yang dilaporkan pada Februari lalu lolos evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Vaksin nusantara sebagai bagian dari riset tentu kita akan mendukung. Apakah riset bisa diteruskan dalam fase 2? Tentu akan diteruskan apabila evaluasi uji fase I disetujui BPOM. Sehingga kita dapat melakukan standing point untuk pembiayaan secara legal dan kredibilitas yang independen,” jelas Dante dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi IX yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI, Rabu (10/3/2021).

Dante mengaku Kemenkes tak bisa mengambil kesimpulan sesaat sebelum mempertimbangkan segala proses ilmiah dan klinis yang sesuai dengan pakem penelitian vaksin. Ia tetap meminta publik menunggu hasil evaluasi dari BPOM.

Dante pun yakin BPOM merupakan lembaga independen yang akan bekerja sesuai dengan marwah. Ia sekaligus menegaskan bahwa Kemenkes mendukung upaya pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa, seperti vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara.

“Kami akan mengawal ini, akan mendukung ini secara legal dan baik berdasarkan cara uji klinis obat yang baik,” ungkap dia.

Saat ini, vaksin nusantara telah rampung menyelesaikan uji klinis tahap I dengan total relawan 30 orang. Berbagai proses sudah dilalui, yakni dimulai 12 Oktober 2020 dengan penetapan Tim Penelitian Uji Klinis Vaksin Sel Dendritik.

Kemudian, pada 23 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021 penyuntikan uji klinis fase pertama hingga 11 Januari 2021. Selanjutnya 3 Februari 2021 dilakukan monitoring dan evaluasi.

Nantinya, dalam uji klinis tahap II akan dibutuhkan 180 relawan. Kemudian uji klinis tahap III dibutuhkan 1.600 relawan, dan apabila vaksin buatan anak bangsa ini dapat diekspor, maka membutuhkan relawan hingga 30 ribu orang.

Soal vaksin nusantara tersebut, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyebut proses uji klinis tahap I dianggap tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin.

Pasalnya menurut Penny, terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang sebelumnya mengajukan diri sebagai komite etik. Dia juga menyoroti perbedaan data tim uji klinis dengan data yang dipaparkan pada rapat kerja.

Itu sebab pula lembaganya belum memberikan lampu hijau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis tahap II dan III vaksin nusantara.

Infografis Mengenal Tahap Uji Vaksin Atasi Pandemi Covid-19Infografis Mengenal Tahap Uji Vaksin Atasi Pandemi Covid-19.