Junta Militer Labeli Pemeritan Myanmar Tandingan sebagai Kelompok Teroris

Junta militer Myanmar melabeli pemerintahan bayangan atau Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai kelompok teroris dan menyebut kelompok itu bertanggung jawab atas pengeboman, pembakaran, dan pembunuhan. Demikian dilaporkan media junta kemarin.

Sejak peristiwa kudeta 1 Februari lalu rakyat Myanmar berbondong-bondong turun ke jalan menentang junta dan menyerukan pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Setiap hari bisa terjadi pengeboman dan milisi lokal dibentuk untuk melawan kekerasan junta. Gerakan pembangkangan sipil juga melumpuhkan ekonomi Myanmar.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang beroperasi secara diam-diam pekan ini mengumumkan mereka membentuk sayap militer bernama Pasukan Pertahanan Rakyat.

“Tindakan mereka menyebabkan terorisme di banyak tempat,” kata media televisi junta MRTV, seperti dilansir laman Reuters, Sabtu (8/5). MRTV juga menyatakan NUG yang terdiri dari anggota parlemen yang sudah dipecat serta sayap militer mereka akan dikenakan pasal anti-terorisme.

“Mereka mengebom, menembak, membunuh dan mengancam akan menghancurkan roda pemerintahan,” kata pengumuman stasiun televisi junta itu.

Undang-undang anti-terorisme melarang warga menjadi anggota kelompok yang dimaksud dan segala bentuk hubungan dengan kelompok itu. Junta sebelumnya juga sudah menyebut NUG sebagai pengkhianat negara.

Kemarin demonstrasi menentang junta kembali terjadi di sejumlah tempat. Kelompok pembela hak asasi Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik mengatakan sedikitnya 774 orang tewas dibunuh aparat keamanan dan 3.778 lainnya ditangkap.

Junta membantah angka korban itu dan mengatakan sedikitnya puluhan aparat keamanan tewas dalam unjuk rasa.

Kelompok etnis bersenjata yang sudah berpuluh tahun memerangi militer juga ikut bergabung turun ke jalan bersama demonstran.

Di sebelah barat Myanmar, Pasukan Pertahanan Chinland yang baru terbentuk mengatakan mereka berhasil menguasai sebuah perkemahan militer. Militer tidak berkomentar atas laporan ini.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari lalu setelah mereka menuding pemilu November lalu yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi telah dicurangi.