Pemerintah bayangan Myanmar yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), dibentuk oleh oposisi junta militer, menyampaikan pihaknya telah membentuk “pasukan pertahanan rakyat” untuk melindungi pendukungnya dari serangan militer dan kekerasan yang dilakukan junta.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Rabu (5/5), seperti dilansir dari Reuters, NUG mengatakan langkah ini merupakan sebuah langkah awal untuk membangun Tentara Persatuan Federal. NUG juga menyampaikan pihaknya bertanggung jawab untuk “membentuk reformasi yang efektif dalam sektor keamanan dalam rangka menghentikan perang sipil panjang selama 70 tahun.”
Pemerintah bayangan Myanmar terdiri dari para anggota parlemen yang tersisih lantaran kudeta militer pada 1 Februari lalu. Sebelumnya NUG menyambut baik gagasan para pemimpin negara ASEAN untuk mengakhiri kekerasan militer di Myanmar setelah pertemuan KTT ASEAN dengan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing di Jakarta akhir April lalu.
Min Aung menghadiri KTT ASEAN di Jakarta bersama 10 pemimpin negara Asia Tenggara untuk membahas krisis Myanmar. Sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, Myanmar mengalami krisis yang diwarnai unjuk rasa setiap hari dan pembangkangan sipil yang dibalas aparat dengan tindak kekerasan.
Pertemuan KTT ASEAN menghasilkan konsensus untuk segera mengakhiri kekerasan di Myanmar secepatnya. ASEAN juga akan mengutus perwakilan khusus untuk “memfasilitasi mediasi” di antara berbagai pihak dan perwakilan khusus ini akan dibolehkan mengunjungi Myanmar.
Juru bicara dari pemerintahan bayangan yang sebagian besar berasal dari anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyambut baik seruan penghentian kekerasan di Myanmar.
“Inilah yang selama ini diserukan oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG),” kata Menteri Kerja Sama Internasional yang dikenal dengan nama Dr Sasa dan saat ini masih berada di tempat persembunyian bersama para anggota parlemen lain.
“Kami tidak sabar menanti keterlibatan sekjen ASEAN. Kami menantikan tindakan konkret dari ASEAN untuk menindaklanjuti keputusan itu dan mengembalikan demokrasi dan kebebasan bagi rakyat kami dan di kawasan.”
Para anggota parlemen dari NUG kini sedang diburu oleh junta dengan alasan pengkhianatan negara.
