Akhiri Krisis Kemanusiaan, PBNU Desak Pemerintah RI Galang Dukungan Sikapi Agresi Israel

AKTUALITAS.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Indonesia mengambil tindakan cepat guna menggalang dukungan menyikapi agresi Israel terhadap Palestina.

Hal itu guna mewujudkan kedaulatan Palestina sekaligus mengakhiri krisis kemanusiaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat menemui Dubes Palestina untuk Republik Indonesia, Zuhair al-Shun di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021) malam.

“Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan dan mengambil upaya penting dalam mewujudkan kedaulatan Palestina sekaligus mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi sehingga menciptakan perdamaian dan keamanan dunia,” ujar Said Aqil.

Said pun mengecam Israel yang secara luas dan brutal menyerang Jalur Gaza, Palestina, belakangan ini. Apalagi, peristiwa tersebut mengakibatkan sedikitnya lebih 200 orang termasuk anak-anak tewas.

“Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan,” imbuhnya.

PBNU, lanjut dia, juga mendesak PBB dan komunitas internasional melakukan langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata.

“[Kami] mendorong upaya gencatan senjata dari kedua belah pihak agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan kondisi Palestina pulih seperti sedia kala,” pungkas Said.

Ketegangan konflik antara Israel-Palestina kembali membara setelah bentrokan antara aparat Israel dan pedemo Palestina terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa sejak akhir April lalu.

Situasi diperparah ketika kelompok Hamas, penguasa jalur Gaza, Palestina, dan Israel saling serang dengan gempuran dari udara serta lontaran roket selama sepekan terakhir. Warga sipil pun menjadi korban atas seteru kedua belah pihak.

Kekerasan antara Hamas dan Israel disebut sebagai yang terburuk sejak 2014, ketika Israel melancarkan operasi militer di Jalur Gaza.
Lihat juga: Presiden PKS Kirim Surat Terbuka ke Joe Biden soal Palestina

Presiden Jokowi sendiri sudah mengeluarkan kecaman keras terhadap agresi Israel di Palestina serta berkomunikasi dengan sejumlah kepala negara untuk merumuskan tindak lanjut untuk menghentikan aksi tersebut.