Berita
Qodari Nilai Wacana Duet AHY-Airlangga Sulit Direalisasikan
AKTUALITAS.ID – Direktur Indo Barometer M Qodari menyebut, wacana Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berduet dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto seperti era SBY-JK, sangat sulit untuk direalisasikan atau sebatas halusinasi semata. “Agak halusinasi ya kalau menyebut pasangan AHY dengan Airlangga itu mengulangi kejayaan SBY dan JK ya. Karena elektabilitas AHY itu jauh berbeda […]
AKTUALITAS.ID – Direktur Indo Barometer M Qodari menyebut, wacana Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berduet dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto seperti era SBY-JK, sangat sulit untuk direalisasikan atau sebatas halusinasi semata.
“Agak halusinasi ya kalau menyebut pasangan AHY dengan Airlangga itu mengulangi kejayaan SBY dan JK ya. Karena elektabilitas AHY itu jauh berbeda dengan SBY di tahun 2004 yang lalu,” kata Qodari kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).
Qodari menyebut elektabilitas AHY dan SBY tidak dapat dibandingkan karena jauh berbeda. Menurutnya, duet AHY dan Airlangga hanya akan memberatkan Partai Golkar.
“Walaupun AHY ini anak SBY, tapi elektabilitanya beda jauh. Karena itu peluang menangnya juga berat. Kasihan Partai Golkar yang punya kursi begitu banyak kalau dipasangkan dengan calon yang popularitasnya tanggung, elektabilitasnya tanggung,” katanya.
Ia lantas membandingkan pengalaman politik AHY dan Airlangga. Menurutnya, AHY belum punya banyak pengalaman politik berbeda dengan Airlangga.
“Kalau AHY dengan Airlangga ya kasihan Pak Airlangganya, kasihan Partai Golkarnya. Elektabilitasnya jauh, belum lagi kita bicara pengalaman. Pengalaman Pak Airlangga di pemerintahan ya jauh lebih banyak. AHY belum pernah anggota DPR, belum pernah menteri, belum pernah kepala daerah,” jelasnya.
Qodari menyarankan Golkar mencalonkan Airlangga Hartartobdengan sosok lain yang memiliki elektabilitas tinggi.
“Partai Golkar lebih baik mengusung Airlangga Hartarto sendiri sebagai calon presiden atau kalau mau mengusul Airlangga sebagai calon wakil presiden harus dipasangkan dengan calon presiden yang popularitasnya sangat tinggi. Misalkan dengan Pak Jokowi, tentu dengan catatan Pak Jokowi 3 periode atau dengan Prabowo,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya tak mau terburu-buru menentukan calon wakil presiden yang akan diusung di pemilu 2024. Sejauh ini Golkar masih mengkaji siapa saja yang akan digandeng.
Sebagaimana diketahui, partai berlambang beringin itu sudan mantap mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
“Belum lah Cawapres. Pilpres juga masih lama. Yang lain juga belum punya. Masa kita udah punya,” katanya, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/6).
Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, Golkar merupakan partai terbuka. Artinya bisa berkomunikasi dengan semua calon yang dinilai potensial. Juga dengan partai-partai politik yang bisa diajak kerja sama.
“Tinggal nanti kemudian perkembangan berikutnya kita harus hitung-hitungan. Karena ini kan politik. Satu, apakah kita punya visi yang sama untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan paska 2024. Kedua, kita punya komitmen apa untuk membangun kebersamaan itu. Ketiga, biasa lah kalau dalam politik kan kita bicara take and give. Benefit yang kita dapatkan ketika kita berpasangan dan ketika kita berkoalisi dengan partai politik lain,” terang dia.
-
RIAU28/06/2026 11:59 WIBBupati Kasmarni Serahkan Piala Bergilir MTQ Riau, Target Bengkalis Rebut Kembali Gelar Juara
-
NASIONAL28/06/2026 16:00 WIBKomisi I: Peserta SPPI Disiapkan Jadi Manajer Pembangunan, Bukan Prajurit Tempur
-
DUNIA28/06/2026 15:00 WIBBaru Teken Damai, Langit Lebanon Dibom Israel
-
RIAU28/06/2026 16:20 WIBPolda Riau Rampungkan 110 Jembatan Merah Putih Presisi
-
POLITIK28/06/2026 16:43 WIBMeski Didukung Jokowi, Tidak Jaminan PSI akan Jadi Partai Besar
-
RAGAM28/06/2026 11:30 WIBStudi Lama Ungkap Dugaan Hajar Aswad Berasal dari Meteorit
-
POLITIK28/06/2026 07:00 WIBPartai Buruh Diguncang Krisis Internal
-
POLITIK28/06/2026 17:29 WIBBesok, DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik Anggota KPU RI Terkait Penggunaan Helikopter

















