Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, memerintahkan negaranya siap siaga berkonfrontasi dengan Amerika Serikat (AS).
Kim memerintahkan hal itu saat pertemuan partai berkuasa, Partai Buruh, di Ibu Kota Korut, Pyongyang, Kamis (17/6).
Perintah tersebut diserukan Kim beberapa hari setelah AS dan enam negara maju lainnya yang tergabung dalam Grup Tujuh (G7) yang sepakat mendesak Korut menghentikan program nuklir dan kembali ke meja perundingan.
Dalam rapat itu, kantor berita pemerintah Korut, KCNA, memberitakan Kim turut memperjelas kebijakan negaranya dalam menghadapi pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
“Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un menekankan pentingnya kesiapan untuk dialog dan konfrontasi, khususnya kesiagaan penuh jika harus terlibat konfrontasi dengan AS,” demikian bunyi siaran KCNA seperti dikutip dari The Associated Press, Jumat (18/6).
Pada pertemuan tersebut, cucu dari pendiri Korut Kim Il-sung itu mengatakan kesiapan itu penting demi ‘menjaga martabat dan kepentingan negara’.
Sebagai informasi, Korut sempat berencana melucuti senjata nuklirnya setelah Kim Jong-un dan Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, membuat kesepakatan saat bertemu di Singapura pada 2018 lalu.
Namun, sejak itu negosiasi AS-Korut jalan di tempat karena kedua negara saling berbeda pendapat tentang penghapusan sanksi terhadap Pyongyang.
Disebutkan bahwa Korut bersedia melucuti senjata nuklirnya dengan syarat AS segera mencabut secara bertahap serangkaian sanksi yang selama ini mencekik negara tersebut. Di sisi lain, AS berkeras baru akan mencabut seluruh sanksi jika Korut sudah benar-benar melucuti senjata nuklirnya.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Biden telah berupaya menyusun formula pendekatan baru kepada Korut.
Meski detail kebijakan AS soal Korut belum dipublikasi, pejabat Gedung Putih menyebut Biden akan menggabungkan kesepakatan Trump-Kim dengan kebijakan ‘kesabaran strategis’ yang dijalankan Presiden ke-44 AS Barack Obama.
Awal pekan ini, para pemimpin negara G7 mengeluarkan pernyataan menyerukan denuklirisasi sepenuhnya Korut ‘yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah’. Mereka juga meminta Korut terlibat dan melanjutkan dialog dan menghormati kondisi hak asasi manusia.
Kim tidak mengatakan langkah spesifik apa yang akan diambil Korut menanggapi tekanan G7 itu. Tetapi, beberapa sejumlah ahli menduga bisa saja Kim Jong-un memerintahkan uji coba peluncuran rudal yang provokatif, dan uji coba senjata lainnya dalam beberapa bulan mendatang untuk menarik perhatian AS. Itu bisa menjadi upaya Kim untuk meningkatkan pengaruhnya menjelang kemungkinan negosiasi baru dengan AS.
Contohnya, dalam pesannya ke AS pada Januari lalu, Kim mengancam akan memperbesar persenjataan nuklir dan membangun senjata berteknologi tinggi yang menargetkan daratan Amerika jika Washington menolak untuk meninggalkan kebijakan permusuhannya terhadap Korut.
Kemudian, pada Maret lalu, militer Korut melakukan uji coba rudal balistik jarak pendek pertamanya dalam setahun terakhir. Namun, Korut masih mempertahankan moratorium uji coba rudal jarak jauh dan nuklir sebagai indikasi bahwa Kim masih ingin menjaga prospek diplomasi dengan Barat tetap berjalan.
