PAN: Wajar Kalau Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Masih Dibutuhkan

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menilai wajar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 masih dilakukan. Meski angka kasus Covid-19 dan tingkat hunian rumah sakit telah mengalami penurunan, tetapi pergerakannya masih sangat lambat.

“Namun perlu dicatat, bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Sehingga pelaksanaan PPKM masih dibutuhkan supaya masyarakat tetap menjaga diri dan tidak membuat kerumunan agar penyebaran Covid-19 bisa dihindari.

“Wajar kalau perpanjangan pelaksanaan PPKM masih dibutuhkan. Setidaknya, untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak mengahadiri dan membuat kerumunan. Penularan harus dihindari dan diantisipasi. Kuncinya adalah kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan,” sambung Saleh.

Saleh menilai, kebijakan PPKM level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Salah satunya agar masyarakat patuh terhadap aturan yang diterakan.

“Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Perpanjangan PPKM juga perlu dibarengi bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat terdampak. Ekonomi masyarakat terganggu dan mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas ini.

“Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan ppkm harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan,” kata Saleh.

Beriringan dengan hal tersebut, Saleh meminta pemerintah memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Pemerintah perlu memastikan kesiapan ruang inap, alat kesehatan, obat, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang.

“Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya,” pungkasnya.