AKTUALITAS.ID – Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif menyampaikan keyakinannya usulan interpelasi Formula E oleh Fraksi PDIP dan PSI sarat dengan sikap politis. Karena itu pula, Syarif menegaskan seluruh anggota Fraksi Gerindra bulat menolak menyetujui pengguliran interpelasi.
“Memang sudah tidak bisa dibantah kalau interpelasi itu sebetulnya ‘lebih kuat’ karena politiknya,” ucap Syarif di Gedung DPRD, Kamis (2/9/2021).
Kendati Fraksi PDIP dan PSI menegaskan interpelasi merupakan hak dari pada anggota dewan, namun Syarif tak memungkiri anggota dewan merupakan kepanjangan dari perintah pusat partai politik.
Dia pun berkeyakinan dan memastikan anggota Fraksi Gerindra tidak akan ada yang membelot menyetujui pengguliran interpelasi.
“Enggak. Karena partai tegak lurus, perintah partai,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan seluruh anggota fraksi terus melakukan upaya komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD, agar setuju adanya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait perhelatan Formula E.
Gembong menuturkan, inti ajakan Fraksi PDIP kepada fraksi-fraksi lain yakni untuk mempertanyakan kejelasan secara komprehensif tentang Formula E.
“Dengan keyakinan yang kuat, teman-teman kami sebar semua, 25 ini kita sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk meyakinkan teman-teman bahwa langkah untuk bertanya ke Pak Gubernur itu adalah langkah yang positif, itu saja,” ucap Gembong di Gedung DPRD, Selasa (31/8).
Gembong menuturkan, komunikasi dilakukan pasca tujuh fraksi yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.
Ia pun menegaskan, langkah interpelasi hanya sebagai sarana bertanya kepada Anies tentang seluk beluk Formula E. Justru, imbuhnya, dengan adanya interpelasi, menjadi momentum bagi Anies mempresentasikan keuntungan Jakarta sebagai tuan rumah ajang mobil balap listrik tersebut.
“Saya kira ini ruang yang baik. Kami juga berkomitmen dengan 25 anggota DPRD dan teman-teman PSI, kita hanya bertanya saja, saya tanya sampean jawab, rampung selesai. Sudah itu saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Gembong menyebut pertemuan Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dan sejumlah fraksi DPRD merupakan koalisi galau. Label ini ia sematkan karena meyakini pertemuan tersebut karena fraksi dan Pimpinan DKI sejatinya galau dengan nasib Formula E yang digagas diselenggarakan pada 2022.
Gembong mengatakan, para anggota fraksi koalisi galau sebenarnya sepakat agar lomba mobil balap listrik itu tidak dilakukan pada 2020. Mengingat potensi penularan virus di Indonesia masih cukup tinggi.
“Mereka rata-rata menyepakati bahwa tahun 2022 tidak layak jakarta mengadakan Formula E karena situasi pandemi yang belum kunjung berakhir. Sehingga kita lebih baik fokus untuk pemulihan-pemulihan. Tapi sekali lagi ini saya istilahkan ini lah koalisi galau,” celetuk Gembong, Jumat (27/8).
Selama Anies menjabat, Gembong menandai hampir tidak pernah fraksi-fraksi di DPRD mengadakan pertemuan dengan pucuk pimpinan Jakarta. Sehingga ia menilai wajar syak wasangka PDIP bahwa Pemprov DKI tengah panik hadapi usulan interpelasi dari Fraksi PSI dan PDIP.
“Kenapa baru sekarang di saat dua fraksi itu mengajukan interpelasi. Artinya dengan interpelasi mereka galau, ditambah dua fraksi yang mengajukan interpelasi tidak diundang,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria melakukan pertemuan dengan sejumlah fraksi DPRD DKI di Rumah Dinas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dilakukan pada Kamis (26/8) malam.
Dalam pertemuan itu, tampak hadir Penasehat PAN Zita Anjani, Penasehat Partai Demokrat Misan Samsuri, dan Penasehat Partai Gerindra Mohamad Taufik. Kemudian Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari, Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino, dan Sekretaris Fraksi PKB-PPP Yusuf.
Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah rencana interpelasi DPRD DKI Jakarta yang diajukan PDIP dan PSI.
