Soal 26 Kader Mundur, Ketum Partai Ummat: Alamiah

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi angkat suarat ihwal puluhan kader partainya di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Depok mengundurkan diri, dan beberapa cabang di tingkat kecamatan bubar.

Ridho membenarkan pengunduran diri 26 kader di jajaran pengurus DPD Partai Ummat Kota Depok. Ia meyakini hal itu terjadi secara alamiah karena mereka boleh jadi memiliki kesibukan di luar partai.

“Alamiah kira-kira, setelah bergabung dengan Partai Ummat, kemudian dengan aktivitas baru di partai Ummat ini, kadang tidak sinkron dengan pekerjaan, dengan, ya aktivitas-aktivitas pribadinya” kata dia di kantor DPP Partai Ummat, Sabtu (9/10/2021).

Ridho mengaku telah menerima laporan terkait hal itu dari beberapa kader yang mundur. Kepada Ridho, mereka mengaku kesulitan mengatur waktu antara kegiatan partai dan kesibukan pribadi.

Namun, di sisi lain, ia tak menampik sejumlah kader karena kepentingan pribadi mereka di partai tak terakomodir. Untuk kasus demikian, pihaknya tak mau ambil pusing sebab Partai Ummat didirikan demi kepentingan ideologis.

“Kategorinya kalau kita lihat, yang datang ke partai ini sedari awal itu, barangkali punya kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Ini tidak ideologis, tidak prinsipel, tapi kepentingan pribadi,” kata menantu Amien Rais itu.

Ridho pun turut angkat bicara perihal kabar yang beredar soal dualisme partai Ummat di beberapa daerah lain. Ia tak menampik kabar tersebut, namun katanya, jumlahnya masih relatif minor dibanding keberadaan Partai Ummat di 545 kabupaten kota.

Menurut Ridho, kondisi itu terjadi karena antusiame warga yang ingin bergabung dengan partai besutan mertuanya itu.

“Ada yang datang langsung bahwa satu gerbong, ada yang langsung datang satu gerbong utuh dalam satu DPD yang sama. Itulah awal mula dualisme,” kata dia.

Keterangan berbeda sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Ummat Kota Depok, Syahrial Chan. Dia yang resmi mengundurkan diri menyebut, DPP Partai Ummat tak bisa menyelesaikan berbagai persoalan, terutama dualisme pengurusan partai Ummat di daerah.

Syahrial mengaku sakit hati dengan keputusan DPP Partai Ummat yang memasukkan sejumlah pihak, padahal tak pernah ikut dalam proses SK dari Kemenkumham.

“Kasusnya mirip-mirip. Di saat kita sudah bekerja malah disuruh berbagi struktur dengan kelompok yang sama sekali tidak punya andil apapun saat pendirian partai. Jadi wajar bertanya kenapa memaksakan kami?,” kata dia.