Karena Bahan Abal-abal China, Proyek Kapal Perang Australia Tertunda

Proyek pembuatan enam kapal perang Australia tertunda karena bahan baku dari China dinilai buruk.

Salah satu bahan utama pembuatan kapal tipe Evolved Cape Class yang diimpor Australia dari China adalah aluminium. Mengutip dari ABC.Net, bahan aluminium itu berkualitas abal-abal atau buruk.

Tak pelak, Australia terpaksa menunda pembuatan kapal perang hingga sembilan bulan karena harus mengganti aluminium impor dari China. Aluminium itu sebelumnya disebut didatangkan dari Wuhan, China.

Australia juga harus keluar dana tambahan sebesar 44 juta dolar Australia atau setara Rp447 miliar untuk ship husbandry atau perawatan kapal perang yang seharusnya sudah ‘pensiun’.

Pada Maret lalu, ABC.net melaporkan bahwa perusahaan pembuat kapal Australia, Austal, telah mendeteksi kualitas buruk aluminium dari China. Akibatnya, Departemen Pertahanan Australia memperkirakan pembuatan kapal bisa tertunda antara empat hingga 16 bulan saat itu.

Kini Auditor-Umum mengungkapkan bahwa penundaan bisa diperpanjang antara enam hingga sembilan bulan lagi. Pasalnya, Austal juga harus bekerja keras merekrut tenaga ahli khusus pembuatan kapal perang.

“Berdasarkan perbandingan ANAO (Kantor Audit Nasional Australia) dari tanggal yang disediakan oleh Austal terhadap tanggal kontrak menunjukkan bahwa penundaan antara enam atau sembilan bulan mulai disiapkan untuk enam kapal,” demikian keterangan pihak auditor.

Berdasarkan keterangan ANAO, Austal memohon kepada Departemen Pertahanan pada Juni meminta tambahan waktu penundaan karena masalah produksi. Proyek pembuatan kapal itu pun dilaporkan bakal memakan biaya 350 juta dolar Australia (Rp3,5 triliun).

Asisten Pengawas Kementerian Pertahanan Australia, Pat Conroy, mengkritik pemerintah atas pengelolaan proyek ini.

“Saat ini keamanan di negara kita amat penting. Ini sangat tidak kompeten. Pemerintah buang anggaran karena tidak menyelesaikan proyek pertahanan sesuai waktu dan bujet,” ujar Conroy.

“Seperti biasa, pembayar pajak yang dibebankan membayar tagihan atas barang-barang mereka. Personel pertahanan kami dibiarkan tanpa kemampuan yang mereka butuhkan saat mereka butuh,” ia menambahkan.