Pendapatan Negara di Kaltara Naik 11,30% di Semester I-2024

AKTUALITAS.ID – Pendapatan Negara Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selama periode Januari hingga Juni 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp175,27 miliar atau 11,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Sakop, di Tanjung Selor, Rabu (24/07).

Realisasi Pendapatan Negara hingga Juni 2024 telah mencapai 66,14 persen dari target sebesar Rp2.610,05 miliar. Penerimaan pajak penghasilan bukan migas masih mendominasi, dengan total penerimaan sebesar Rp1.105,22 miliar, setara dengan 45,8 persen dari total pagu penerimaan perpajakan.

Peningkatan terbesar dalam penerimaan perpajakan berasal dari Bea Masuk dan Cukai, yang masing-masing naik sebesar 222,17 persen dan 313,88 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat sebesar 39,83 persen, dengan dominasi PNBP lainnya dibandingkan dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), mengingat hanya ada satu BLU di Kaltara, yaitu BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata di Kota Tarakan.

Di sisi lain, kinerja Belanja Negara hingga 30 Juni 2024 di Kaltara juga meningkat sebesar Rp281,32 miliar atau 5,12 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja pegawai sebesar 16,71 persen. Pertumbuhan realisasi Belanja Barang didominasi oleh belanja dari Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

Sakop mengungkapkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat hingga Juni 2024 mencapai Rp1.628,70 miliar atau 40,52 persen dari pagu. Namun, belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp81,39 miliar (4,76 persen), terutama disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp238,33 miliar (38,43 persen) akibat beberapa satuan kerja yang terdampak gagal lelang serta belum terealisasinya kontrak Kementerian Perhubungan.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) secara tahunan mencapai Rp4.142,01 miliar atau 40,10 persen, dengan pertumbuhan nominal sebesar Rp362,71 miliar (9,80 persen). Terjadi peningkatan signifikan atas realisasi Dana Bagi Hasil 2024 sebesar Rp311,61 miliar atau 24,38 persen.

Namun, Sakop mencatat adanya penurunan pagu belanja 2024 sebesar 6,30 persen dibandingkan 2023, serta penurunan realisasi belanja sebesar 4,76 persen. Hingga 30 Juni 2024, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp1.628,70 miliar atau 40,52 persen dari total anggaran sebesar Rp4,01 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dengan kenaikan masing-masing sebesar Rp12,86 miliar (26 persen) dan Rp1,1 miliar (39 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Sakop juga menyebutkan bahwa faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas yang volatil, inflasi, dan suku bunga yang tinggi turut mempengaruhi Penerimaan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan secara nasional. Namun, APBN 2024 terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

“Kementerian Keuangan secara kontinu melakukan pengawalan terhadap Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kaltara berada di prospek yang positif,” pungkas Sakop.(KAISAR/RAFI)