Bin Firman Tresnadi: Kebijakan Ekonomi Prabowo Adalah Antitesis Neoliberalisme

AKTUALITAS.ID – Dewan Pembina Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto tidak dapat disederhanakan sebagai kapitalisme negara ala China. Menurutnya, tudingan tersebut justru mencerminkan kegagalan ideologis dalam memahami watak ekonomi politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Tuduhan bahwa Presiden Prabowo ‘tergila-gila’ pada kapitalisme negara merupakan simplifikasi berlebihan yang lahir dari kacamata neoliberalisme,” ujar Bin Firman dalam siaran persnya, Kamis (8/1/2026).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pandangan Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang menyebut penguatan peran negara dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo sebagai bentuk state capitalism. Pandangan tersebut disampaikan Bhima dalam sebuah paparan di kanal YouTube Dirty Vote.

Bin Firman menilai, Bhima Yudhistira terjebak pada reduksi teoritik yang keliru dengan menyamakan setiap penguatan peran negara sebagai kapitalisme negara. Padahal, dalam konteks Indonesia, negara yang kuat justru merupakan mandat konstitusional.

“Sosialisme Indonesia bukan kapitalisme dengan aktor negara. Negara ditempatkan sebagai alat kolektif rakyat, bukan sebagai manajer kepentingan modal,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menolak supremasi pasar bebas. Konstitusi mengamanatkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Dalam kerangka ini, negara bukan pelayan efisiensi pasar, melainkan penjamin keadilan sosial,” kata Bin Firman.

Menurut Bin Firman, menuduh Presiden Prabowo meniru China secara ideologis merupakan bentuk ketidakjujuran intelektual. China, kata dia, dijadikan pembanding secara pragmatis dan teknis, bukan sebagai cetak biru ideologis.

“Setiap negara berdaulat berhak mempelajari pengalaman negara lain tanpa harus menyalin sistem politik dan ideologi ekonominya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Sosialisme Indonesia berakar pada Pancasila, sejarah perjuangan anti-kolonial, serta struktur sosial nasional, bukan pada kepentingan Beijing, Washington, ataupun pasar global.

Lebih jauh, Bin Firman menilai kritik neoliberalisme kerap mengabaikan prinsip dasar Pancasila. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurutnya, secara eksplisit menolak gagasan negara yang netral secara kelas dan kepentingan.

“Keadilan sosial bukan produk otomatis pasar. Ia lahir dari tindakan politik yang sadar dan berpihak,” ujarnya.

Dalam kerangka Pancasila, negara bukan sekadar regulator teknis, melainkan subjek aktif yang memikul tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Bin Firman juga menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat yang tidak ambigu kepada negara untuk memimpin pengelolaan sumber daya strategis dan sektor-sektor vital.

“Negara kuat bukan penyimpangan, tetapi kewajiban konstitusional. Menyebut pelaksanaan mandat ini sebagai kapitalisme negara adalah pembacaan yang ahistoris dan inkonstitusional,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa para pendiri bangsa, terutama Sukarno, secara sadar menolak dua kutub ekstrem: kapitalisme liberal dan sosialisme dogmatis. Bung Karno menawarkan jalan sendiri melalui konsep Sosialisme Indonesia yang berakar pada Pancasila, gotong royong, dan kedaulatan nasional.

Dalam konteks tersebut, Bin Firman menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto justru merupakan antitesis neoliberalisme. Penguatan peran negara di sektor pangan, energi, dan industri strategis, serta keberanian mengoreksi relasi timpang dengan modal global, disebut sebagai upaya memulihkan negara ideologis yang lama dilemahkan oleh dogma pasar bebas.

“Kapitalisme negara sejati tetap berorientasi pada akumulasi kapital. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya: negara berusaha merebut kembali kendali dari mekanisme pasar yang selama puluhan tahun menciptakan ketimpangan dan ketergantungan struktural,” ujarnya.

Menurut Bin Firman, perdebatan mengenai kapitalisme negara sejatinya adalah perdebatan tentang arah bangsa—apakah Indonesia akan kembali pada cita-cita Pancasila dan UUD 1945 atau tetap bertahan pada logika negara wasit yang membiarkan ketimpangan atas nama efisiensi pasar.

“Presiden Prabowo memilih jalan pertama. Jalan yang lebih setia pada warisan ideologis para pendiri bangsa,” pungkasnya. (Mun)