Gerakan Basmi Korupsi Desak KPK dan PPATK Ungkap Dugaan Korupsi Mantan Bupati Karawang

AKTUALITAS.ID – Sebuah gerakan masyarakat yang menamakan diri Gerakan Basmi Korupsi kembali menggelar aksi menuntut kejelasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka mendesak kedua lembaga tersebut untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dalam proyek pembangunan Pasar Rengasdengklok.

Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor KPK, Rabu (16/10/2024), koordinator Gerakan Basmi Korupsi, Andre, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen yang memuat bukti-bukti kuat terkait dugaan suap senilai Rp5 miliar yang diterima mantan bupati dari PT Visi Indonesia Mandiri (VIM). Suap tersebut diduga diberikan untuk melancarkan proyek Bangun, Guna, dan Serah (BGS) di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Kasus ini sudah kami laporkan dengan bukti-bukti lengkap, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari KPK. Kami ingin kejelasan dan transparansi dalam pengungkapan kasus ini,” tegas Andre saat dihubungi melalui telepon.

Proyek pembangunan Pasar Rengasdengklok yang menelan anggaran sekitar Rp131,8 miliar ini, lanjut Andre, tidak hanya mencurigakan dari segi pengelolaan anggaran, tetapi juga memicu penolakan dari sejumlah pedagang yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan. Selain uang tunai, mantan bupati juga diduga menerima hadiah berupa barang-barang mewah selama periode 2019-2023.

Andre menambahkan bahwa kasus ini tidak hanya menyeret mantan bupati, tetapi juga beberapa pejabat daerah lainnya yang diduga menerima fee dari PT VIM. Menurutnya, tindakan KPK untuk segera membuka penyelidikan sangat diperlukan guna menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi.

“Kami tidak ingin kasus ini tenggelam. KPK dan PPATK harus berani mengungkap keterlibatan semua pihak, bukan hanya mantan bupati, tapi juga pejabat-pejabat lain yang ikut bermain,” pungkas Andre.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan laporan yang disampaikan oleh Gerakan Basmi Korupsi. Namun, dokumen tersebut telah diterima dan sedang dalam proses di bagian pengaduan masyarakat KPK.

Kasus ini menjadi sorotan luas mengingat Pasar Rengasdengklok adalah proyek strategis bagi perekonomian Karawang. Publik berharap agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan transparan untuk membongkar praktik korupsi di balik pembangunan pasar ini. (HO)