PKB: Status Tanpa Rumah Tidak Selalu Menyiratkan Kemiskinan

AKTUALITAS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum mengategorikan individu tanpa rumah sebagai masyarakat miskin. Menurut PKB, banyak orang yang memilih menyewa apartemen di pusat kota, terutama di kalangan generasi Z, dan hal ini tidak bisa langsung diasosiasikan dengan kondisi kemiskinan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa ketidakhadiran kepemilikan rumah tidak selalu menjadi indikator kekurangan finansial. “Banyak kasus menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki rumah belum tentu miskin. Contohnya, banyak generasi Z lebih memilih menyewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan, alih-alih membeli rumah tapak. Apakah kita bisa langsung mengkategorikan mereka sebagai orang miskin?” ujarnya kepada wartawan pada Rabu (18/12/2024).

Huda selanjutnya memberikan contoh dari kehidupan di pedesaan, di mana sebuah keluarga besar memilih tinggal dalam satu atap untuk alasan kultural, meskipun mereka memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah masing-masing. “Mereka mungkin memiliki pekerjaan tetap atau lahan garapan, tetapi masih memilih tinggal bersama keluarga. Apakah ini berarti mereka miskin?” tanyanya.

Politikus dari PKB ini menyarankan perlunya diskusi yang mendalam terkait indikator kemiskinan. Ia menekankan bahwa indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur kemiskinan, baik yang bersifat moneter maupun nonmoneter, perlu menjadi pertimbangan. Indikator yang diterapkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNDP, dan BPS mencakup pendapatan dan akses terhadap layanan dasar serta kualitas hidup.

“Saya sependapat jika tidak punya rumah bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator nonmoneter. Namun, ini perlu dikaji secara mendalam dan ada kesepakatan dari pihak Bappenas, BPS, dan lembaga terkait lainnya,” tambah Huda.

Ia juga memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun, tetapi meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara terukur dan tidak melanggar regulasi yang ada. “Kami berharap adanya blue print atau peta jalan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar strategi untuk realisasi tiga juta rumah per tahun dapat kita kawal bersama,” katanya.

Pernyataan Huda muncul sebagai tanggapan terhadap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang sebelumnya mengategorikan penduduk tanpa rumah dalam kategori masyarakat miskin. Ara berbicara tentang usulan ini setelah pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia dan dinamakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2024, dengan tambahan informasi terkait indikator kekurangan konsumsi kalori sebagai salah satu penilaian kemiskinan. (Enal Kaisar)