Komisi IX DPR Minta BGN Perbaiki Sistem Makan Bergizi Gratis Setelah Kasus Keracunan

AKTUALITAS.ID – Gelombang kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago, menegaskan bahwa keprihatinan semata tidak cukup, menyindir pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, yang sebelumnya menangis menanggapi kasus tersebut.

“Menangis saja tentu tidak cukup. Program MBG ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh BGN sendiri, karena masalahnya sangat kompleks,” ujar Irma, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, pengawasan terhadap Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) harus diperketat sejak awal. Vendor wajib melampirkan foto dapur saat mendaftar, sementara standar dapur harus memenuhi syarat ketat, mulai dari sanitasi, ukuran, hingga fasilitas penyimpanan bahan makanan. Kepala dapur pun wajib berpengalaman agar kualitas tetap terjaga.

Irma juga menekankan perlunya kolaborasi BGN dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, dan dinas kesehatan daerah dalam pengawasan higienitas makanan. Ia bahkan mendorong kerja sama dengan BKKBN agar distribusi makanan untuk PAUD dan ibu hamil lebih tepat sasaran.

“Kontrol terakhir ada di tangan petugas SPPG. Mereka harus punya kompetensi dan keahlian di bidangnya,” tegasnya.

Sebelumnya, kasus keracunan massal program MBG terjadi di sejumlah daerah, termasuk Bandung Barat yang melibatkan lebih dari 1.300 siswa serta Ketapang, Kalimantan Barat, akibat lauk hiu goreng yang diduga mengandung merkuri.

Menanggapi rentetan kasus tersebut, BGN kini menetapkan aturan baru: setiap koki di dapur SPPG wajib memiliki sertifikat resmi, sementara yayasan mitra harus menyediakan koki pendamping sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

“Supaya kontrol bukan hanya dari BGN, tapi juga dari pihak mitra,” jelas Nanik S Deyang. (Purnomo/Mun)