Tegas! Luhut Sebut Sudah Tolak Keberadaan Toba Pulp Lestari Sejak Era Gus Dur

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penegasan ini disampaikan di tengah menguatnya kembali isu pencabutan izin TPL dan sorotan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemulihan lingkungan Danau Toba.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Luhut menekankan bahwa sikapnya terhadap TPL justru telah konsisten sejak lebih dari dua dekade lalu, jauh sebelum tudingan afiliasi tersebut beredar luas di ruang publik.

“Saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu. Pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” tulis Luhut, Senin (12/1).

Luhut mengungkapkan, saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001, ia menyaksikan langsung keluhan masyarakat terkait memburuknya kondisi Danau Toba dan kerusakan kawasan hutan di sekitarnya. Pengalaman tersebut, kata Luhut, menjadi dasar sikapnya dalam menempatkan kepentingan lingkungan dan masyarakat di atas eksploitasi sumber daya alam.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan konsesi Toba Pulp Lestari dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan dikelola melalui pendekatan pemulihan ekosistem.

“Saya sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kami akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan,” ujarnya.

Sebelumnya, berbagai media nasional juga telah memuat bantahan Luhut atas tuduhan kepemilikan maupun afiliasinya dengan Toba Pulp Lestari. Dalam sejumlah kesempatan, Luhut menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung data yang valid.

Dalam unggahan terbarunya, Luhut kembali menyinggung pentingnya kritik berbasis fakta dalam negara demokratis, terutama ketika isu strategis seperti pencabutan izin usaha berbasis sumber daya alam menjadi perhatian publik.

“Dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka. Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk evaluasi dan penataan ulang izin usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Isu Toba Pulp Lestari dinilai menjadi salah satu ujian penting komitmen negara dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat lokal, khususnya di kawasan Danau Toba dan Tapanuli. (Bowo/Mun)