Eddy Soeparno: Transisi Energi Penting Hadapi Krisis Global

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo Subianto dalam mempercepat transisi energi nasional.

Dukungan tersebut disampaikan Eddy menyusul arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama tokoh media dan ekonom di Hambalang pada 17 Maret 2026.

Menurut Eddy, percepatan transisi energi menjadi langkah strategis untuk menghadapi dampak krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Ketahanan energi nasional saat ini sangat rentan terhadap disrupsi global. Karena itu, percepatan transisi energi menjadi keharusan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/3/2026).

Eddy menilai, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya LPG, minyak mentah, dan produk turunan migas lainnya, menjadi titik lemah yang harus segera diatasi.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu aktivitas rumah tangga hingga sektor usaha apabila pasokan terganggu.

Sebagai solusi, Eddy mendorong percepatan konversi penggunaan LPG ke energi listrik, seperti kompor induksi, guna mengurangi ketergantungan impor.

Selain itu, ia juga mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta memperluas elektrifikasi di sektor transportasi.

Eddy turut menyoroti pentingnya percepatan pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang dinilai tidak efisien dan memiliki emisi karbon tinggi.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kebutuhan terhadap energi fosil masih akan tetap ada, terutama untuk sektor transportasi berat dan industri seperti petrokimia, pupuk, dan farmasi.

“Namun pada sektor yang memungkinkan, penggunaan energi fosil—terutama yang berasal dari impor—harus mulai dikurangi secara signifikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Eddy juga menekankan pentingnya dukungan regulasi untuk mempercepat transisi energi. Ia mendorong agar pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan segera dirampungkan.

Selain itu, revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Migas juga dinilai perlu diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi energi dalam negeri.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi hukum transisi energi nasional,” pungkasnya. (Mun)