AKTUALITAS . ID – Presiden Joko Widodo bakal dilantik untuk periode kedua kepemimpinannya pada 20 Oktober 2019. Tak lama setelah itu, Menteri Kabinet Kerja yang baru akan segera diumumkan.
Partai politik pun kini tengah melakukan lobi-lobi, untuk mendapatkan jatah kursi menteri untuk periode kedua Presiden Jokowi.
Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen mengatakan, jangan ada jabatan menteri yang terindikasi dengan radikalisme pada periode kedua ini. Isu yang beredar saat ini, menurutnya, banyak BUMN yang terkontaminasi dengan orang-orang radikal.
“Makanya untuk ke depan, pak Jokowi harus hati-hati sekali. Karena, BUMN itu soko guru ekonomi Indonesia. Jangan sampai, ada orang yang terindikasi dengan hubungan orang radikal atau HTI (Hizbut Tahrir Indonesia),” kata Naldy, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 9 Oktober 2019.
Kedua, dia menyarankan, agar Menteri BUMN harus diisi oleh kalangan profesional bukan dari jabatan partai politik. Orang yang paham betul bagaimana mengelola BUMN.
“Karena masalah di BUMN banyak sekali, orang yang sudah mengenal dan tahu rekam jejak BUMN. Jangan sampai yang belum ada rekam jejak jadi menteri BUMN, bayangkan 150 lebih (BUMN), itu saya kira penting,” ucapnya.
Dia menilai, kepemimpinan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN selama lima tahun ini biasa-biasa aja. Meskipun ada yang berhasil, namun Menteri Rini banyak kecolongan.
“Ya saya melihat biasa-biasa aja ya, Bu Rini itu kecolongan atau gimana itu? Sampai terindikasi dengan orang-orang radikal, karena kelompok radikal ini selalu melakukan cuci otak dari top down, karena orang pintar yang disasar di sana,” ujarnya.
Dia pun mencontohkan, kasus dosen IPB yang telah ditetapkan tersangka karena menyiapkan bahan peledak untuk aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini. Sehingga, dia yakin kalau pergerakan radikalisme ini menyasar golongan terpelajar.
“Makanya saya katakan, hati-hati dalam pengangkatan menteri, betul-betul selektif karena sudah diambang bahaya. HTI boleh bubar tapi idealisme masif,” tuturnya.
Sumber : Vivanews.com
