PPP Nilai Usulan Pembubaran Kementerian BUMN Hanya Menjadi Ladang Politisasi

AKTUALITAS.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang diusulkan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman.

Maman sebelumnya usul agar Kementerian BUMN dibubarkan karena telah menyebabkan kultur profesionalisme hilang sehingga membuat banyak badan usaha di bawah BUMN tidak pernah maju.

Sebagai gantinya, Maman ingin agar kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir itu diubah menjadi lembaga teknis yang berada di bawah kementerian teknis.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) menilai usulan pembubaran Kementerian BUMN dan diubah menjadi badan di bawah kementerian teknis hanya akan menjadi ladang politisasi.

Pasalnya, menurut Awiek, kementerian teknis kini banyak dipimpin oleh orang-orang parpol. Ia khawatir BUMN nantinya justru akan menjadi sasaran tembak.

“Kalau usulannya (Kementerian BUMN) dimasukkan ke kementerian teknis justru rawan politisasi dan konflik kepentingan. Karena kementerian teknis banyak yang berasal dari kalangan parpol,” kata Awiek kepada wartawan, Senin (18/10/2021).

Awiek turut mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya geram dengan proteksi atau pengamanan kepada BUMN yang dalam kondisi keuangan keuangan sakit. Menurut dia, pernyataan Jokowi secara tersirat adalah dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Jokowi, kata Awiek, mendukung langkah Erick yang tengah berbenah di kementeriannya dengan menutup sejumlah BUMN yang terus merugi.

“Itu merupakan dukungan kepada menteri BUMN Erick Tohir yang sekarang ini melakukan pembenahan fundamental dalam pengelolaan BUMN. Bahkan, beberapa BUMN yang merugi langsung ditutup,” kata dia.

Alih-alih dibubarkan, anggota Komisi VI DPR itu mendorong perbaikan perusahaan pelat merah, lewat revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang hari ini sedang dalam proses penyusunan draf.

“Makanya, PPP lebih mendorong selesaikan revisi UU BUMN sehingga secara regulasi ada pembenahan,” ucap Awiek.