Berita
Ngabalin: KPK Jangan Baper Tak Dilibatkan Susun Menteri Jokowi
“Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau presiden merasa perlu.

AKTUALITAS .ID – Istana Kepresidenan menilai, tidak ada keharusan bagi Presiden Joko Widodo untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penyusunan menteri kabinet.
Tenaga Ahli Kedeputian IV pada Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, menyusun dan memberhentikan menteri adalah hak preogratif presiden yang diatur konstitusi. Tidak perlu melibatkan pihak lain, termasuk KPK.
“Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau presiden merasa perlu. Kalau presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu, itu kan urusan independen hak prerogratif presiden,” ujar Ali Mochtar, saat dihubungi, Selasa (15/10).
Pengumuman menteri kabinet untuk periode kedua Presiden Joko Widodo, kemungkinan akan dilakukan pada 20 Oktober 2019 atau seusai pengucapan sumpah di MPR.
Berbeda saat penyusunan kabinet tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi bahkan melibatkan KPK. Beberapa nama calon menteri saat itu, oleh KPK diberi rapor merah artinya tidak layak dipilih. Namun hingga H-5 pemerintahan baru, KPK mengakui tidak dilibatkan oleh Jokowi.
“Ya itulah kewenangan presiden. Presiden merasa perlu (akan dilibatkan). Nggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, KPK mengakui kalau lembaga antirasuah itu tidak lagi disertakan oleh Presiden Jokowi, untuk mencari tahu latar belakang nama-nama kandidat menteri. Seperti yang dilakukan pada 2014 lalu.
“Kami (KPK) tidak diikutkan (dalam menelusuri rekam rejak penyusunan kabinetnya),” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dikonfirmasi awak media di kantor ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2019.
Kendati begitu, KPK berharap siapa pun yang dipilih Presiden Jokowi untuk membantu di kabinet periode keduanya ini, merupakan orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus dan berintegritas.
“Kami berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan,” ujar Laode.
-
POLITIK17/06/2025 22:30 WIB
DKPP Pecat Komisioner KPU Madiun, Terbukti Rangkap Jabatan Pengurus Partai
-
FOTO17/06/2025 22:15 WIB
FOTO: Diskusi KWP Bersama DPR Bahas RUU Penyiaran
-
JABODETABEK18/06/2025 09:45 WIB
Proposal Perdamaian Ditolak Meski Utang Sudah Dilunasi, Diduga Ada Konflik Kepentingan Kreditor Afiliasi
-
DUNIA18/06/2025 10:15 WIB
Langit Teheran Membara: Israel Kembali Gempur Iran dengan 60 Pesawat Tempur
-
RAGAM18/06/2025 01:00 WIB
Arbani Yasiz dan Raissa Ramadhani Resmi Bertunangan, Momen Manis Diunggah di Instagram
-
JABODETABEK18/06/2025 05:30 WIB
Waspada Cuaca Ekstrem! Petir dan Hujan Guyur Jabodetabek Rabu 18 Juni 2025
-
OTOTEK18/06/2025 00:01 WIB
Chengdu Luncurkan Uji Coba Besar-Besaran Robot Pintar di Dunia Nyata
-
EKBIS17/06/2025 23:30 WIB
Gaji ke-13 ASN Sudah Tersalurkan Rp32,8 Triliun