PKS Menolak Tegas Usulan Mendagri Yang Ingin Evaluasi Pilkada Langsung


Presiden PKS Sohibul Iman, (Ist)

AKTUALITAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera menolak secara tegas usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Menurut PKS, ide Tito berupaya melanggengkan kekuasaan politik yang dapat dikendalikan oleh segelintir orang.

“Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik kita ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu maka kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa, itu sangat luar biasa,” kata Presiden PKS Sohibul Iman usai bertemu jajaran pengurus Partai Berkarya di Jakarta, Selasa (19/11).

Sohibul masih percaya bahwa pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan saat ini masih baik ketimbang dipilih melalui mekanisme lain. Kedaulatan rakyat menjadi penentu untuk mencari calon pemimpinnya baik di tingkat nasional maupun daerah.

Terlepas ada kekurangan, kata Sohibul, hal itu harusnya menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dibicarakan secara bersama, bukan mengganti sistem secara keseluruhan.

“Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik,” kata dia.

Selain itu, Sohibul bilang pemilihan tidak langsung membuka kemungkinan figur-figur tak berkompeten menduduki pejabat publik. Berbeda dengan pilkada langsung, masyarakat punya hak suara menentukan calon pemimpinnya yang dapat dilihat rekam jejak sebelumnya.

“Kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Dan kita berharap orang berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan,” kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian beda pendapat jika banyak kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) merupakan hal biasa. Menurutnya, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah karena diciptakan oleh sistem dari pilkada serentak sendiri.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>