Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS, Komisi VIII: Harus Ada Jaminan Bersih

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi VIII (Agama) DPR RI Ace Hasan Syadzilly menilai perlu ada jaminan terkait rencana pemulangan WNI eks-ISIS bahwa mereka harus benar-benar bersih dari ideologi ISIS. Bagaimanapun, peran negara diperlukan dalam hal tersebut.

“Jadi perlu ada jaminan bahwa mereka betul-betul tidak akan menyebarkan virus radikalisme di Indonesia,” kata Ace saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/2/2020).

Ace menyebut, saat mereka berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS, maka mereka telah melepaskan kewarganegaraan indonesia. Maka tidak mudah bagi pemerintah untuk melepaskan sama sekali pemahaman ideologi ISIS yang mereka anut.

“Kalau memang dia betul – betul adalah eks-WNI yang misalnya rela untuk mati sekalipun niatnya adalah jihad apakah mungkin mereka bisa betul-betul anti terhadap ideologi kebangsaan kita nah itu menurut saya harus dipastikan,” kata Ace.

Presiden RI Joko Widodo melalui pernyataan pribadinya menyatakan enggan memulangkan para WNI eks-ISIS itu. Namun, ia menyatakan, seluruh instansi terkait tengah mempertimbangkan hal tersebut.

Sementara Ace menilai, bagaimanapun aspek kemanusiaan tak bisa dilepaskan dalam wacana pemulangan WNI ini. Ia mencontohkan anak dan perempuan atau istri yang bisa saja menjadi korban pencucian otak dari organisasi terorisme yang tergabung ISIS. Maka, kehadiran negara dinilai Ace tetap perlu.

“Perlu kehadiran negara untuk melakukan upaya yang lebih kepada aspek kemanusiaannya,” ujar dia.

Ia menambahkan, sekitar 600 WNI yang rencananya dipulangkan itu bisa diidentifikasi secara psikologis. Kemudian, mereka yang telah terkontaminasi ideologi ISIS bisa ditempatkan dalam shelter khusus hingga ideologi kebangsaan mereka benar benar kembali. Setelah itu, barulah mereka kemudian bisa kembali berbaur dengan masyarakat.

“Ya mungkin saja bisa clear tapi kan mesti ada upaya yang serius dari pemerintah itu tadi mengkaji dari berbagai macam perspektif supaya betul-betul mereka bersih dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Ketua DPP Partai Golkar itu.