AKTUALITAS.ID – Pemerintah memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap 188 warga negara Indonesia (WNI) yang ada di kapal World Dream, Hong Kong, terkait Novel Coronavirus (COVID-19). Walau hasil akhir disebutkan negatif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan, evakuasi akan dilakukan terhadap WNI di kapal World Dream. Mereka akan dijemput dengan Kapal TNI Angkatan Laut, dan kini sudah berangkat ke lokasi.
“Sementara yang kita putuskan untuk mengevakuasi anak buah kapal dari World Dream, Kapal Suharso sudah ke laut. Nanti kemudian dipindahkan, tetapi Kapal Suharso akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” kata Muhadjir, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2020).
Sebanyak 188 kru kapal tersebut yang merupakan warga negara Indonesia, tetap akan diobservasi. Tidak seperti WNI dari Hubei Wuhan, China yang diobservasi di Kepulauan Natuna, kali ini pemerintah memutuskan untuk observasi di DKI Jakarta. Tepatnya di salah satu pulau di Kepulauan Seribu.
“Lokasi sudah diterapkan dan disiapkan, yaitu di kepulauan. Ada pulau yang tidak berpenghuni, di Sebaru 1,” kata Muhadjir.
Pulau ini adalah sebuah pulau kecil tak berpenghuni, yang merupakan salah satu gugus di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Tempat ini dianggap paling aman, dan bisa digunakan lantaran tidak berpenghuni.
“Pokoknya ada tempat yang kita anggap aman. Karena ada pulau yang tidak ada penghuninya, kita tinggal pakai saja,” tuturnya.
Disinggung kenapa belum mengevakuasi 74 WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama Jepang, Muhadjir mengatakan, pemerintah harus menangani ini dengan hati-hati. Apalagi, menyangkut virus endemik seperti Corona. Selain itu, pemerintah, menurutnya, masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Jepang.
Adapun 74 WNI tersebut adalah yang negatif. Sementara itu, empat WNI di Diamond Princess dinyatakan positif Corona dan kini dirawat intensif di rumah sakit di Jepang.
“Nanti kita tangani satu per satu. Yang sekarang ini yang sudah mengapung-ngapung harus segera kita tangani dan selesaikan, dan kalau sekarang kan masih ada pemerintah Jepang. Dan sekarang masih negosiasi dengan pemerintah Jepang. Bagaimana supaya warga negara di sana bisa ditangani,” ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
