AKTUALITAS.ID – Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) yang telah disahkan pada bulan Desember 2019, memicu konflik dan menimbulkan polemik antara pemeluk Hindu dan Islam di India.
Regulasi CAB tersebut dinilai menimbulkan kontroversi antara pemeluk agama Hindu dan Islam di India, dimana memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi warga non-muslim yang berasal dari Bangladesh, Pakistan dan Afganistan yang memasuki wilayah India secara ilegal untuk diakui menjadi warga negara India yang sah.
Disahkannya regulasi ini kemudian memicu terjadinya reaksi protes kelompok Muslim yang berujung pada penyerangan kelompok Hindu Garis Keras terhadap para demonstran dan membakar masjid Ashok Nagar di New Delhi. Tercatat sampai dengan hari ini, konflik yang terjadi di India tersebut telah jatuh korban sejumlah 42 orang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sunanto, menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa umat islam di New Delhi, India.
Menurutnya, aksi kekerasan yang terjadi di India memberikan gambaran betapa praktik-praktik moderasi dalam beragama itu menjadi hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia.
“Saya turut prihatin atas kekerasan yang menimpa saudara Muslim di India, sehingga berujung kepada jatuhnya korban jiwa. Bagaimanapun, sangat penting bagi kita menempatkan moderasi dalam beragama sehingga ruang-ruang toleransi itu menjadi terbuka,” ungkap pria yang biasa disapa Cak Nanto ini.
Sunanto pun melanjutkan, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan ini mengecam berbagai tindakan anarkis terhadap umat Muslim di India.
“Bagaimanapun tindakan anarkis tidak dapat diterima dan tidak dibenarkan oleh agama apapun. Tidak pantas bagi kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai umat tertentu melakukan tindakan represif sampai dengan jatuh korban jiwa, agama adalah sumber perdamaian, bukan perpecahan,” ungkap Cak Nanto.
Selanjutnya, Sunanto berharap kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah diplomasi internasional dalam menciptakan perdamaian di India, serta berupaya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini sedang berada di India.
“Kami berharap pemerintah juga memperhatikan masalah ini secara serius. Pemerintah melalui Kemenlu (Kementerian Luar Negeri, red.) Republik Indonesia harus melakukan upaya diplomasi dalam mengawal terciptanya ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang penting juga, menjamin keselamatan WNI yang berada di India saat ini agar tidak ikut terlibat dalam pusaran konflik,” ungkap Sunanto.
Terakhir, Sunanto berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di tanah air untuk tidak terprovokasi terhadap konflik yang terjadi di India.
Sunanto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, tetap menjaga kondusifitas bangsa ditengah perjuangan dunia melawan wabah virus Corona.
