Pemprov Sumsel Gencarkan Stabilitas Ketahanan Pangan

AKTUALITAS.ID – Pemprov Sumsel telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung ketahanan pangan di Sumsel selama pandemi covid-19 yaitu melakukan analisis ketersediaan bahan pokok secara berkala yaitu per minggu untuk mengetahui bahan pokok tersebut surplus atau minus. Dan akan disesuaikan pelaporannya menjadi perhari sesuai arahan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar saat menghadiri rapat tim ketahanan pangan daerah diselenggarakan oleh Kemendagri melalui video conference di Sumsel Command Center, Jumat (15/05/2020).

Dirinya menjelaskan, Pemprov juga melakukan monitoring harga sebagai cerminan ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat, monitoring stock pada bulog dan distributor. Juga memotivasi dan menginisiasi petani untuk tetap melakukan budi pertanian. Serta menyiapkan APBD untuk bansos melalui dinsos sebesar 24 M.

“Yang lebih spesifik bahwa dari 11 jenis bahan pokok, yang surplus yaitu komoditi beras, jagung, cabe, daging ayam, dan telur. Sedangkan yang minus yaitu komoditi gula, bawang merah dan putih, daging sapi,” ujarnya.

Disamping itu, Pemprov Sumsel juga melakukan langkah strategis untuk tetap menjaga peningkatan produktivitas petani antara lain dengan memberikan bantuan benih dan pupuk di kab kota dalam kelompok petani, pembangunan jaringan irigasi pertanian, melakukan program optimalisasi lahan sawah dan meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian.

Sementara itu, Plt Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut ratas bersama Presiden pada 12 mei lalu, yang disimpulkan bahwa diperlukan semacam satgas ketahanan pangan di daerah berdasarkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, Walikota tentang pembentukan satgas pangan daerah.

Menurutnya, Satgas di daerah akan diketuai oleh masing-masing sekda dengan anggota bappeda, dinas ketahanan pangan, dinas perdagangan, dishub, dinas pertanian, dan melibatkan TNI, Polri dan Bulog.

“Satgas ketahanan pangan daerah diharapkan dapat dilaporkan secara paralel dari kab/kota ke Provinsi kemudian Provinsi ke Mendagri dan diharapkan setiap hari, agar pusat dapat memastikan ketahanan pangan di daerah, supaya tahu potensi pangan dan distribusi, kendala pengadaan bahan pangan, dan Info real time harga bahan pangan,”tutupnya.