AKTUALITAS.ID – Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) belum memenuhi persyaratan pembentukan undang-undang. Badan Legislasi DPR RI menemukan, draf yang diserahkan oleh Komisi II selaku inisiator belum utuh.
Anggota Baleg Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menilai, RUU yang masuk ke Baleg seharusnya sudah final dalam bentuk draf yang sudah disepakati di internal komisi pengusul.
“Namun setelah kami baca di dalam naskah ini masih belum seperti yang diharapkan, dan kami sepakat RUU ini belum memenuhi azas pembentukan UU sebagaimana diatur UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan,” katanya dalam rapat Baleg DPR, Kamis (19/11/2020).
Dia mengusulkan tiga opsi. RUU ini dikembalikan lagi kepada pengusul. Sebab jika diteruskan Baleg akan melanggar UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.
“Kita harus taat azas, apalagi UU ini sangat sensitif karena ini penyelenggaraan pemilu,” terangnya.
Kedua, RUU Pemilu diserahkan sepenuhnya kepada Badan Legislasi. Konsekuensinya RUU tersebut menjadi usulan Baleg. Baleg, kata Firman, akan mendapat bola panas.
Opsi terakhir, DPR melobi pemerintah untuk membahas materi yang masih mentah.
“Ini menjadi dasar rujukan acuan pemerintah untuk menjadi inisiator seperti yang lalu,” jelas Firman.
Firman berpendapat, sebaiknya RUU ini dikembalikan kepada pengusul. Dia menyarankan dilakukan komunikasi kepada Komisi II supaya disempurnakan.
Sementara, dijelaskan tim ahli Baleg saat rapat Kamis (19/11), berdasarkan kajian RUU Pemilu belum memenuhi ketentuan diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Dari aspek teknik, RUU ini terdapat 177 pasal dari 741 pasal yang masih memuat norma alternatif yang belum sesuai dengan teknis penyusunan undang-undang dalam UU PPP.
Secara aspek substansi, ada satu pasal merumuskan substansi berbeda karena ada pilihan atau alternatif substansi pasal tersebut. Sehingga, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU sulit dirumuskan.
Beberapa isu yang tidak memenuhinya adalah mengenai keserentakan Pemilu pada pasal 4,5 dan 6. Kedua, mengenai sistem Pemilu Pasal 201 dan 206, ketiga besaran kursi dapil pada pasal 207 dan 208, keempat presidential threshold pada pasal 187, kelima parliamentary threshold pada pasal 217, dan terakhir konversi suara hasil Pemilu pada pasal 218.
Terakhir, berdasarkan asas peraturan perundangan, alternatif pasal itu membuat tujuan dan rumusan pasal menjadi tidak jelas. Sehingga tidak memenuhi azas peraturan perundangan.
