Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Wakapolri: Kami Tindak Tegas!

AKTUALITAS.ID – Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan Kemerdekaan Papua. Deklarasi itu disampaikan melalui situs ULMWP pada 1 Desember 2020 lalu.

Dalam deklarasi tersebut, Benny menyatakan tidak akan taat dengan konstitusi atau hukum Indonesia. Papua akan memiliki hukum dan konstitusi sendiri.

Sikap Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua menjadi sorotan. Sikap tak berdasar ini jelas tidak sesuai dengan keteguhan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI sampai kapanpun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang ingin mengikuti pimpinan ULMWP Benny Wenda yang ingin memisahkan Papua Barat dengan Indonesia.

“Siapapun, kelompok manapun, yang mengikuti daripada Benny Wenda yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kita akan melakukan tindakan tegas,” ujar Gatot dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, Wakapolri juga menyatakan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menegakan hukum terhadap semua pihak yang ingin memisahkan Papua Barat dari Indonesia.

“Siapapun dia, kelompok apapun dia, kita tidak pandang bulu. Kita ingin menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan Papua adalah Indonesia,” tegas dia.

Dirinya menambahkan, setiap gangguangan keamanan yang terjadi di Papua menjadi kewajiban Polri, TNI, maupun instansi terkait untuk melakukan penindakan.

Untuk itu, keberadaan instansi itu menjadi salah satu upaya agar Papua Barat tidak pisah dengan Indonesia.

“Keberadaan TNI-Polri di sana untuk menjaga keamanan di Papua dan untuk menjaga Papua tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Gatot.

Sebelumnya, kelompok ULMWP mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).