Tolak Kudeta, Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat Junta Militer

Stasiun televisi Myanmar yang dikuasai junta kemarin mengumumkan Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun dipecat setelah dia mendesak PBB melakukan segala daya upaya untuk menghentikan kudeta.

Kyaw Moe Tun dalam Sidang Umum PBB dua hari lalu menyampaikan permohonannya atas nama pemerintahan sipil dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Stasiun televisi MRTV mengatakan dia “sudah mengkhianati negara dan berbicara atas nama organisasi yang tidak resmi dan tidak mewakili negara serta menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab sebagai duta besar.”

Laman France24 melaporkan, Minggu (28/2), Kyaw Moe Tun dalam pernyataannya kemarin menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah tegas untuk mengakhir kekuasaan junta di negaranya.

Kyaw Moe Tun menyampaikan permohonannya dengan penuh emosional. Kejadian semacam ini sungguh jarang terjadi dan termasuk tidak lazim bagi seorang duta besar yang menentang pemerintahannya dalam sidang umum PBB.

Sang duta besar bahkan mengacungkan tiga jarinya sebagai simbol yang kerap digunakan kelompok pro-demokrasi ketika berunjuk rasa di jalanan menentang junta.

“Kami perlu langkah tegas dari komunitas internasional untuk sesegera mungkin mengakhiri penindasan terhadap rakyat tidak berdosa dan mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan mengembalikan demokrasi,” kata dia dalam pidatonya di sidang umum PBB Jumat.

Dia meminta negara-negara lain tidak mengakui rezim militer atau bekerja sama dengan junta dan mendesak negara-negara untuk menekan junta agar mengakui hasil pemilu demokratis tahun lalu.

Pernyataan Dubes Myanmar itu disambut tepuk tangan hangat sidang majelis PBB dan dia juga mendapat ucapan selamat dari para koleganya.

“Saya mengagumi rekan saya Duta Besar Kyaw Moe Tun hari ini atas keberaniannya dan pernyataannya yang keras sekali,” cuit Duta besar Inggris Barbara Woodward.

Kejadian semacam ini terakhir kali terjadi ketika duta besar Libya menentang pemerintahnya pada 2011 saat Muammar Qadafi berkuasa.