Ngaku Cucu Menteri, Dua Dapur MBG di Ponorogo Disetop BGN

AKTUALITAS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara (suspend) operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo, Jawa Timur.

Sanksi ini dijatuhkan usai adanya temuan intimidasi, manipulasi anggaran pangan, hingga pencatutan nama “cucu menteri” oleh pihak yayasan pengelola dapur tersebut.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan kasus ini terungkap setelah dua Kepala SPPG dari Ponorogo datang jauh-jauh ke Blitar untuk meminta perlindungan darinya.

Kedua pelapor tersebut adalah Kepala SPPG Kauman Somoroto, Rizal Zulfikar Fikri, dan Kepala SPPG Jambon Krebet, Moch. Syafi’i Misbachul Mufid. Keduanya mengelola dapur di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.

“Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” ujar Nanik kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Berdasarkan laporan, pihak yayasan yang mengaku dimiliki oleh cucu seorang menteri tersebut terus menekan dan mengintimidasi Kepala SPPG beserta Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.

Parahnya, yayasan disinyalir merekayasa pembelian bahan pangan. Dari alokasi dana Rp 10.000 per porsi yang ditetapkan BGN, yayasan hanya membelanjakan Rp 6.500 per porsi.

Kondisi ini memaksa Rizal dan Mufid sering merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan belanja agar menu yang disajikan untuk anak sekolah tetap layak dan pantas.

“Mau nggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” keluh Mufid.

Nanik menilai tindakan pemilik yayasan sangat tidak manusiawi. Terlebih, pengelola mengancam akan mendatangkan polisi atau pengacara jika kedua Kepala SPPG tidak menuruti kemauan yayasan.

Merespons aduan ini, Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG langsung mengonfirmasi menteri yang namanya dicatut. Sang menteri dengan tegas membantah memiliki cucu yang mengelola dapur tersebut dan mendukung penuh penutupan operasionalnya.

“Tutup saja dapurnya,” tegas menteri tersebut sembari berpesan agar tidak ada keluarganya yang diberi keistimewaan titik SPPG.

BGN kemudian menerjunkan tim inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro. Di lokasi, tim menemukan fakta yang sangat memprihatinkan.

Kondisi dapur ditemukan dalam keadaan kotor, bau, dan tidak memenuhi Standard Operational Procedure (SOP) SPPG. Dinding dapur terlihat keropos dan berjamur, lantai mengelupas, ruang pemorsian tidak ber-AC, dan tidak ada ruang istirahat yang layak.

Bahkan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya menggunakan buis beton bersambung yang nyaris meluap dan ditutup triplek tipis, sehingga menimbulkan aroma busuk. Ironisnya, perbaikan fasilitas minim ini juga menggunakan uang pribadi Kepala SPPG karena yayasan lepas tangan.

“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” tegas Brigjen Dony saat mengevaluasi kelayakan lokasi.

Saat dihubungi per telepon, pemilik yayasan akhirnya mengaku pasrah dan siap mengikuti apa pun arahan dari BGN terkait penutupan dapur tersebut. (Kusuma/Mun)