DPRP Papua Tengah Desak Pemerintah Evaluasi Pasukan Non-organik di Intan Jaya

AKTUALITAS.ID – Anggota DPRP Papua Tengah John Nasion Robby Gobai mendesak pemerintah pusat mengevaluasi penempatan pasukan non-organik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menyusul keresahan warga dan meningkatnya jumlah pengungsi akibat situasi keamanan. Evaluasi dinilai penting agar kondisi sosial dan pembangunan di daerah tersebut dapat kembali berjalan.

“Masyarakat resah dan tidak nyaman. Mereka hidup seakan-akan hidup di daerah pengasingan dan pengungsian,” kata John kepada Aktualitas.id, Senin (27/7/2026).

John menyebut persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga perbedaan cara pandang antara aparat yang berasal dari luar Papua dan masyarakat setempat. Kondisi itu dinilai dapat mempersulit terciptanya rasa aman dan nyaman bagi warga.

Menurut John, pasukan yang didatangkan dari luar Papua belum tentu memahami karakter, budaya, serta kebiasaan masyarakat Intan Jaya. Perbedaan pemahaman tersebut membuat cara pandang pemerintah pusat dan masyarakat lokal kerap tidak bertemu.

Politikus itu menarik perhatian pada kondisi sebelum 2019, ketika penambahan pasukan non-organik belum dilakukan secara masif. John menyebut situasi kehidupan masyarakat saat itu relatif lebih tenang.

Ia menegaskan persoalan keamanan harus menjadi perhatian utama apabila pemerintah ingin mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

“Bagaimana kita mendorong kesejahteraan masyarakat kalau kondisi masyarakatnya tidak nyaman, tidak aman, tidak damai? Pembangunan tidak akan pernah berjalan di tengah-tengah kondisi seperti ini,” ujarnya.

Situasi tersebut juga berdampak pada masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menyebut sedikitnya 3.000 warga mengungsi di Distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.

Frits menjelaskan para pengungsi untuk sementara ditampung di rumah-rumah warga. Pemerintah daerah juga menyiapkan kebutuhan makanan bagi mereka, sementara pendataan asal kampung para pengungsi masih berlangsung.

“Data yang kami terima dari tim penanganan pengungsi bahwa mereka dari kampung-kampung yang sedang ditampung di beberapa keluarga dan Pemda menyiapkan makan itu berjumlah 3.000 orang,” kata Frits dalam jumpa pers di Jayapura, Senin (20/7/2026).

Pengungsian tersebut dipicu sejumlah peristiwa keamanan. Di Distrik Agisiga, warga meninggalkan kampung setelah sebuah drone menjatuhkan benda yang diduga bom dan kemudian meledak.

Di wilayah lain, warga juga mengungsi akibat baku tembak antara TNI-Polri dan kelompok bersenjata Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB-OPM). Sebagian warga bahkan meninggalkan kampung setelah menerima informasi mengenai kemungkinan kelompok bersenjata kembali ke wilayah mereka.

“Masyarakat kemudian panik dan masyarakat keluar,” imbuh Frits.

John mengingatkan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga serta menjamin hak masyarakat untuk hidup aman di wilayahnya sendiri. Karena itu, ia berharap aspirasi masyarakat Papua Tengah dapat memperoleh ruang dialog di tingkat nasional.

John juga berharap demonstrasi yang berlangsung di Nabire menjadi pintu masuk bagi dialog antara masyarakat Papua Tengah dan DPR RI. DPRP Papua Tengah, kata dia, akan terus mengawal aspirasi warga sekaligus mendorong penyelesaian persoalan keamanan melalui pendekatan yang mengutamakan keselamatan masyarakat.