Connect with us

Berita

Alasan Keluhan Warga, Kementerian Arab Saudi Batasi Pengeras Suara di Masjid

Menteri Urusan Islam Arab Saudi pada hari Senin (31/5) membela perintah resmi yang kontroversial mengenai pembatasan volume pengeras suara masjid, dengan mengatakan aturan tersebut dipicu oleh keluhan di negara Muslim konservatif itu tentang kebisingan yang berlebihan. Dalam kebijakan yang diutarakan pekan lalu di sebuah negara yang menjadi rumah bagi situs-situs Muslim paling suci, kementerian urusan […]

Published

pada

Menteri Urusan Islam Arab Saudi pada hari Senin (31/5) membela perintah resmi yang kontroversial mengenai pembatasan volume pengeras suara masjid, dengan mengatakan aturan tersebut dipicu oleh keluhan di negara Muslim konservatif itu tentang kebisingan yang berlebihan.

Dalam kebijakan yang diutarakan pekan lalu di sebuah negara yang menjadi rumah bagi situs-situs Muslim paling suci, kementerian urusan Islam mengatakan pengeras suara harus diatur tidak lebih dari sepertiga volume maksimum mereka.

Perintah tersebut, yang juga membatasi penggunaan pengeras suara yang diutamakan untuk mengumandangkan adzan daripada menyiarkan khotbah lengkap, memicu reaksi konservatif di media sosial.

Menteri Urusan Islam Abdullatif al-Sheikh mengatakan perintah itu sebagai tanggapan atas keluhan warga, bahwa volume keras menyebabkan gangguan pada anak-anak serta orang tua.

“Mereka yang ingin salat tidak perlu menunggu … azan imam,” kata Sheikh dalam sebuah video yang diterbitkan oleh televisi pemerintah, seperti yang dikutip dari AFP pada Selasa (1/6).

“Mereka harus berada di masjid sebelumnya,” tambahnya.

Beberapa saluran televisi juga menyiarkan doa dan pembacaan Alquran, kata Sheikh, menyarankan pengeras suara masjid hanya untuk tujuan yang terbatas.

Di negara yang memiliki puluhan ribu masjid, banyak yang menyambut baik langkah untuk mengurangi tingkat volume.

Tetapi keputusan itu juga menimbulkan kritik di media sosial, dengan tagar yang menyerukan pelarangan musik keras di restoran dan kafe.

Sheikh mengatakan kritik terhadap kebijakan itu disebarkan oleh “musuh kerajaan” yang “ingin menggiring opini publik”.

Trending

Exit mobile version