Berita
PAN Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan Vaksin Covid-19 untuk Dijual Individu
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu. Tidak hanya ditunda untuk sementara waktu. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis. “Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun […]

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu. Tidak hanya ditunda untuk sementara waktu. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.
“Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).
Saleh mendukung vaksin gotong royong untuk pekerja. Kebijakan ini tidak memberatkan pekerja karena biaya dibebankan kepada perusahaan.
“Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Saleh mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
Pemerintah masih butuh menyuntikan 363 dosis vaksin Covid-19 supaya mencapai 70 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2021.
“Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan,” katanya.
-
FOTO20/04/2025 12:51 WIB
FOTO: Bawaslu RI Tinjau PSU di Kabupaten Serang
-
OLAHRAGA20/04/2025 16:00 WIB
Targetkan Kemenangan, Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Bali
-
OLAHRAGA20/04/2025 17:00 WIB
Persik Kediri Tumbang di Kandang, Persija Jakarta Amankan Tiga Poin
-
JABODETABEK20/04/2025 23:00 WIB
Pemprov DKI Berikan Tarif Rp1 untuk Penumpang Wanita Transjakarta di Hari Kartini
-
NASIONAL21/04/2025 06:00 WIB
Praktisi Hukum Nilai YCLT Tak Mampu Buktikan Dampak Tidak Dicopotnya Menteri Yandri Susanto
-
POLITIK21/04/2025 07:00 WIB
PAN Dukung Prabowo di 2029: Siapa yang Bakal Dipinang Jadi Wapres?
-
NUSANTARA20/04/2025 13:00 WIB
Tanah Leluhur Diinjak-injak: Warga Halmahera Timur Lawan Penambangan Ilegal Berbekal Nekat
-
EKBIS20/04/2025 22:00 WIB
Pemkab Mimika Dorong Produksi Telur Lokal Capai 15 Ton per Hari